Mamuju, Inisulbar.com — Sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, Posyandu memegang peran penting dalam upaya penurunan stunting pada anak. Sarana dan prasarana Posyandu yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan kepada anak dan ibu hamil dapat berjalan dengan lancar dan optimal.
Olehnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulawesi Barat menggelar Workshop Sarana dan Prasarana Posyandu tingkat Provinsi Sulawesi Barat, yang berlasung selama 3 hari, mulai minggu 19 Maret s/d 21 Maret 2023 di Aula Hotel Grand Putra Mamuju.
Asisten I bidang pemerintahan, H. Herdin Ismail. Mewakili Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik dalam sambutannya mengungkapkan Jumlah Posyandu yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 2.137 Unit dengan keterbatasan sarana alat pemantauan posyandu yang kurang memadai.
“Tujuan dari kegiatan Workshop ini ialah untuk Mensinergikan antara lintas program dan lintas sektor dalam memfasilitasi sarana dan Prasarana di Posyandu guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Percepatan Penurunan Stunting di mulai dari Desa sampai Provinsi. Diharapkan melalui Workshop ini peserta dapat merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah dalam pemanfataan Posyandu dimasyarakat guna meningkatkan layanan kesehatan,” urainya.
Ia pun mengungkapkan Dalam upaya penurunan stunting, sarana dan prasarana Posyandu harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu deteksi dini dan penanganan stunting pada anak, seperti alat ukur tinggi badan dan timbangan bayi yang akurat, buku KMS, serta obat dan suplemen yang dibutuhkan oleh anak dan ibu hamil serta Kapasitas kader Posyandu yang terlatih, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, mampu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi seimbang untuk tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Sulbar, Andi Muhammad Yasin mengatakan posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayananan sosial dasar dapat disenergikan dengan pelayanan lainnya,
“Perlu penguatan kelembagaan posyandu di sulbar sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa sehingga posyandu dapat dikelola secara profesional, dan juga keterlibatan berbagai sektor dalam pengelolaan posyandu,” harapnya.
Ia juga menekankan perlunya memperhatikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan permendesa no.8 tentang prioritas dana desa tahun 2023, dimana terdapat penggunaannya untuk pencegahan dan penurunan stunting serta Ketahanan pangan nabati dan hewani.
Pelaksanaan Workshop sarana dan prasana posyandu Tingkat provinsi Sulawesi Barat Kegiatan ini di ikuti oleh. Dinas PMD Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Dinas P3P2 dan KB Sulbar, Camat, Ketua TP. PKK Kabupaten. Ketua Apdesi dan Kader Posyandu Masing masing 1 Orng Se provinsi Sulawesi Barat.
(*)
