MAMUJU, INISULBAR.COM, – Sejumlah tokoh dan praktisi berkumpul di rumah jabatan Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, pada, Kamis 4 September 2025 malam.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju.
Acara yang dimulai sekitar pukul 20.30 Wita itu dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya, H. Almalik Pababari, H. Thamrin Endeng, H. Thamrin Syakur, Hj. St. Suraidah Suhardi, Dandim Mamuju, H. Muh. Yanas, H. Herman Callo, H. Damris, Rahmat Idrus, sejumlah anggota DPRD Mamuju, serta pejabat Kabupaten Mamuju dan perwakilan media.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak untuk mewujudkan cita-cita pemekaran Kota Mamuju.
Dia menegaskan bahwa pembentukan forum ini menjadi momentum untuk membicarakan kembali rencana, peluang, dan tantangan mengenai pemekaran DOB Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
Sementara itu, H. Almalik Pababari menyebut bahwa pembentukan Kota Mamuju merupakan “utang sejarah” yang sempat tertunda akibat moratorium pemekaran. Ia mendorong agar seluruh dokumen dilengkapi, sekaligus membentuk tim untuk membawa aspirasi ke Jakarta.
“Saya akan berkomunikasi dengan Ketua DPD RI. Saya approve dan akan kawal, nanti saya minta difasilitasi ke DPR RI hingga Kemendagri,” ujar Almalik yang kini menjabat anggota DPD RI asal Sulbar.
Sementara itu, Tokoh Sulbar, Thamrin Endeng, yang juga dikenal sebagai pejuang pembentukan Mamuju Utara (kini Kabupaten Pasangkayu), Kabupaten Mamuju Tengah, serta Provinsi Sulbar, berbagi pengalamannya.
“Banyak tantangan, bahkan seringkali terasa seperti dipelonco. Tapi jangan menyerah, itu bagian dari perjuangan. Dulu saat saya di Komisi I DPRD Sulbar, dokumen Kota Mamuju sudah lengkap. Hanya saja moratorium membuatnya tertunda. Kendala utama biasanya di pendanaan, tapi saya yakin jika tokoh dan pengusaha di Sulbar bersatu, kita pasti bisa,” ucapnya optimis.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi juga menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan ini. “Sulbar sudah 21 tahun, tapi belum punya kota madya. Dulu dokumen sudah lengkap, hanya terhenti karena moratorium. Kita akan tetap mendorong agar persyaratan lain dipenuhi,” ungkap mantan Ketua DPRD Sulbar itu.
Masram, Ketua Forum Perjuangan Kota Mamuju, menyampaikan bahwa perjuangan ini sejatinya telah lama berjalan dan buktinya telah memiliki dokumen pendukung. Namun, pihaknya ingin memperkuat kembali visi bersama agar proses lebih serius.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi telah dibangun dengan Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, serta Ketua DPRD Mamuju.
“Kami juga sudah pernah bertemu dengan anggota DPD RI, Andri Prayoga Singkarru dan Biro DPD RI dan salah satu masukannya agar Bupati Mamuju bersama Ketua DPRD Mamuju segera menyurat ke DPD RI. Dan itu sudah ditindaklanjuti sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Mamuju,” jelasnya.
Masram menambahkan, bentuk keseriusan Pemkab Mamuju sudah terlihat, salah satunya melalui pembangunan balai kota. Namun dokumen tetap harus diperbarui sesuai ketentuan terbaru, termasuk persyaratan bahwa semua desa harus berubah status menjadi kelurahan.
Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menegaskan forum ini akan menjadi wadah untuk melengkapi kekurangan tersebut. Ia juga mengenang semangat almarhum Aruchul Thahir sebagai tokoh pemekaran yang harus terus diwarisi.
Tokoh lainnya, Yanas, menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan ini akan berhasil jika semua pihak bersatu. Hal senada disampaikan H. Damris.
“Saya sepakat, dokumen harus dilengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, baru kita bicarakan soal pendanaan. Kita punya bupati, gubernur, empat anggota DPR RI, dan empat anggota DPD RI. Semuanya pasti akan membantu,” demikian tegas H. Damris. (anh/rfa
