MAMUJU, INISULBAR.COM, – Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, H. Syamsuddin Hatta memfasilitasi rapat pembentukan Forum Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Mamuju yang berlangsung di Rumah Jabatan Ketua DPRD Mamuju, Jalan AP Pettarani, Kamis (4/9/2025) malam.
Rapat ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya anggota DPD RI Dapil Sulbar H. Almalik Pababari, tokoh adat H. Tamrin Syakur, H. Tamrin Endeng, H. Muh. Yanas, Herman Callo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar Hj. St. Suraidah Suhardi, Anggota DPRD Mamuju, pimpinan partai politik, H. Damris, praktisi hukum, Rahmat Idrus serta perwakilan media.
Dalam sambutannya, H. Syamsuddin Hatta menegaskan bahwa pembentukan forum ini menjadi momentum untuk membicarakan kembali rencana, peluang, dan tantangan mengenai pemekaran Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
“Wacana ini bukan hal baru, karena kita punya mimpi besar sejak Sulawesi Barat terbentuk pada 2004 dengan Mamuju sebagai ibu kotanya. Dari masa ke masa, semua Bupati punya konsep pembentukan DOB, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai daerah induk, Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah terbentuk, dan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi,” ujar Syamsuddin Hatta.
Ia mengingatkan bahwa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kota Mamuju sempat masuk daftar DOB prioritas, namun moratorium pemekaran wilayah di era Presiden Joko Widodo membuat wacana tersebut tertunda.
Kini, menurutnya, dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, ada peluang moratorium tersebut akan dibuka. Karena itu, Mamuju harus menyiapkan dokumen dan data pendukung agar bisa segera diusulkan kembali.
Syamsuddin Hatta menyebut, DPRD bersama Pemkab Mamuju sebelumnya telah menyiapkan dua dokumen penting yakni Kajian Kelayakan Pembentukan Kota Mamuju yang disusun tahun 2014, serta Dokumen Usulan Pembentukan Kota Mamuju tahun 2019 yang berisi keputusan bupati, DPRD, hingga dukungan dari 93 desa dan kelurahan.
“Pertemuan malam ini untuk membangun kembali semangat, menyamakan visi, serta memperbaharui data dan dokumen agar saat moratorium dibuka, Kota Mamuju sudah siap. Harapan kita ada dua daerah otonom, yakni Kota Mamuju dan Kabupaten Mamuju dengan pusat pemerintahan di Papalang,” jelasnya.
Rapat kemudian berlanjut dengan diskusi terbuka dari para tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan partai politik yang umumnya mendukung percepatan pembentukan Kota Mamuju sebagai DOB.
Rapat ini menyepakati Masram Jaya selaku Ketua Forum Pembentukan DOB Kota Mamuju, Irfan Topporang selaku sekretaris dan H. Fadli Sandi bendahara. Selanjutnya formatur ini akan menyusun struktur Forum Bembentukan DOB Kota Mamuju secara lengkap. (hn/rfa)
