MAMUJU, INISULBAR.COM,- Sekretaris Bapperida Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana menghadiri Rapat Koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah Periode Juli Tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat pada, Kamis (28/8/2025).
Sekretaris Bapperida, Darwis Damir mengatakan bahwa rakor ini dalam rangka penguatan koordinasi dalam kerangka hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta menindaklanjuti kesepakatan bersama untuk pertemuan FKKPD minimal sekali dalam setiap bulannya.
Kegiatan ini selaras dengan Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur:
Berkenaan dengan forum ini adalah bagaimana FKKPD dapat memberikan konstribusi laporan realisasi belanja dana transfer daerah yang dikelalah Ditjen Perbendaharaan dengan laporan realisasi belanja daerah provinsi Sulawesi Barat.
Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sulawesi barat, dimana tujuan dari visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diwujudkan.
“Sebagai anggota Forum, tentu Bapperida memberikan konstribusi masukan terkait dengan masalah-masalah pembangunan, capaian Pembangunan dan pengendalaian target-target pembangunan baik Program Prioritas Daerah maupun Program strategis Nasional yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Darwis Damir.
Diskusi forum ini dimulai dari penjelasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait Penyaluran TKD di Provinsi Sulawesi Barat, sampai per tanggal 27 Agustus TKD di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 59,44 persen, walaupun mengalami kontraksi sebesar minus 5 persen dari (y-o-y), yang terdiri dari penurunan DAU, DAK Fisik dan Dana Desa, disertai kenaikan DBH, DAK Non Fisik dan Insentif Fiskal.
Selanjutnya isu yang didiskusikan adalah Pengendalian dan eveluasi Proyek-Proyek Strategis Pemerintah melalui Transfer Langsung oleh Pemerintah Pusat diantaranya.
“Kita diskusikan terkait Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, selain itu Dukungan Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Bagaimana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, termasuk juga Revitalisasi Sekolah,” ujarnya.
“Hal yang menarik adalah terkait Revitalisasi Sekolah ini dimana dulunya menggunakan DAK Fisik Bidang Pendidikan, telah diubah mekanismenya menjadi Revitalisasi Sekolah. Forum siang tadi juga berdiskusi terkiat sekolah Unggul Garuda dan Ketahanan Pangan serta Ketahanan Energi,” tuturnya.
Selanjutnya beberapa penjelasan terkait persiapan pembahasan High Level Meeting FKKPD yang akan direncanakan pada Minggu kedua Bulan September ini.
Hadir dalam diskusi forum Koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah Periode Juli Tahun 2025, Kepala KPPN Mamuju, Para Pejabat Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Barat. (*)
