MAMUJU, INISULBAR.COM, – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan kerja dari BPJS Kesehatan Cabang Mamuju dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah provinsi.
Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan dan kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya adalah pelaksanaan rekonsiliasi data dan pembayaran iuran PBPU Pemda secara rutin, sebagai bagian dari penguatan tata kelola kepesertaan JKN.
Dalam sambutannya, Nursyamsi Rahim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN di Sulawesi Barat.
“Rekonsiliasi rutin bukan sekadar kegiatan administratif, tapi bagian penting dari penguatan tata kelola dan bentuk nyata komitmen Pemda terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nursyamsi menjelaskan bahwa di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen untuk memprioritaskan layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah: Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Mamuju menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang secara aktif mendorong percepatan dan akurasi data kepesertaan JKN. Forum rekonsiliasi ini dipandang strategis untuk menyelaraskan data, memastikan ketepatan iuran, serta mengevaluasi efektivitas pemanfaatan layanan JKN bagi peserta PBPU Pemda.
Kolaborasi ini menjadi cerminan semangat bersama antara Pemda dan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan jaminan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan fiskal. (*)
