MAMUJU, INISULBAR.COM,- Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan pentingnya kinerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas aparatur di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi rutin di halaman kantor Dinas Kesehatan, Senin (20/10/2025).
Dalam arahannya, dr. Nursyamsi menyampaikan bahwa setiap ASN, P3K, dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) harus menanamkan semangat kerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Kinerja kita adalah cermin dari tanggung jawab dan dedikasi kita kepada masyarakat. Bekerjalah dengan cinta, karena dari sanalah lahir pelayanan yang tulus dan bermakna,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, kinerja menjadi tolok ukur utama dalam menilai kontribusi dan profesionalitas pegawai, bukan sekadar kehadiran.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa ke depan, penilaian ASN dan tenaga kontrak tidak hanya pada absensi, tetapi pada hasil kerja nyata yang berdampak. Kita di Dinas Kesehatan harus menjadi teladan dalam hal itu,” tambahnya.
dr. Nursyamsi juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program, baik di bidang pelayanan kesehatan, penguatan surveilans, maupun pengelolaan data kesehatan.
Menurutnya, data yang valid dan kerja lapangan yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mendukung kebijakan publik dan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
“Kita tidak bisa bekerja setengah hati. Setiap laporan, setiap data, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena dari situlah lahir kebijakan yang menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Plt. Kadinkes juga mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan tahun 2025 sebagai momentum memperkuat semangat “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, sejalan dengan Panca Daya ke-3 yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
“ASN kesehatan harus menjadi bagian dari perubahan. Kinerja yang baik bukan hanya angka di laporan, tapi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
