MAMUJU, INISULBAR.COM,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 melalui rapat virtual pada Jumat (11/7/2025).
Rapat dipimpin Direktur Jenderal (Dirjan) Bina Pembangunan (Bangda) Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud dan dimoderatori oleh Kasubdit Wilayah 3 Kalimantan Sulawesi Direktrorat PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wisnu Hidayat.
Hadir mewakili Sulbar, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar, Kepala Badan Pengembangan SDM Sulbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, beserta perwakilan perangkat daerah lainnya.
Diawal, Dirjen Bangda Kemendagri memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulbar yang telah memasuki tahap finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.
“Mengawali pertemuan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada bapak ibu Provinsi Sulawesi barat yang telah menggulirkan rangkaian proses hingga hari ini kita telah masuk pada tahap evaluasi Ranperda RPJMD siang ini. Kita akan mengevaluasi Ranhir atau Rancangan Akhir dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029. secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bapperida dan tim penyusun RPJMD. Tentunya karena saat ini adalah masa – masa krusial teman-teman di Bappeda, jadwal yang sangat padat karena paralel harus menyiapkan RKPD tahun 2026 dan Perubahan RKPD 2025. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada perangkat daerah terkait karena telah menggulirkan hingga sampai pada hari ini.”
“Proses tahapan ini lebih pada bagaimana rancangan teknokratik ini kita sesuaikan dan selaraskan, baik dengan visi misi kepala daerah terpilih maupun dengan kebijakan nasional”
“terkait penyelarasan, saya menyampaikan terima kasih. Pertama, visi ini sudah menggambarkan secara singkat dan tegas sejalan dan jadi bagian dari visi nasional mendukung visi misi presiden dan ini juga merupakan salah satu keselarasan yang kita jaga karena Inmendagri 2/2025 ini memastikan penjabaran visi misi ini ke secara teknokratik yang kita lakukan dalam proses ini.”
“Berikutnya arah kebijakan dari visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera ini kami titipkan keselarasannya dengan strategi kewilayahan berdasarkan lokasi prioritas dan highlight intervensi yang ada di dalam dokumen perencanaan RPJMN.”
diharapkan nanti kita dapat memastikan bahwa Rancangan RPJMD ini sudah sejalan dan selaras, terutama dengan asta cita dengan mempertimbangkan kondisi karakteristik dan keotonomian daerah.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan secara simultan dengan penyusun renstra perangkat daerah sehingga substansinya saya titipkan kepada tim penyusun RPJMD untuk nantinya melanjutkan penyelarasan dengan renstra perangkat daerah terutama yang mendukung asta cita dengan menyesuaikan kondisi karakterisik dan keotonomian daerah.
Selain itu juga saya menitipkan konsistensi kepada bapak ibu teman-teman kita di kabupaten. Kepada Kepala Bappeda sesuai dengan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang salah satunya memfasilitasi urusan pemerintah di kabupaten. saya juga menitipkan sinkronisasi ini pada proses perencanaan di kabupaten se-wilayah provinsi sulawesi barat, agar selaras dengan tema nasional baik juga di jangka panjang, jangka menengah termasuk juga provinsi. jadi kita berjalan paralel untuk penyusunan kabupaten dan kota.
Sementara, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, Ika Retna Wulandary menyampaikan
“Fokus dari Bappenas untuk menyelaraskan indikator target-target pembangunan ke depan, juga arah pembangunan yg sifatnya kewilayahan dan program prioritas yang perlu didukung oleh daerah. Pertama, sasaran utama pembangunan.
Kedua, terkait indikator utama pembangunan yang terdiri dari 45 indikator. Ketiga, arah kebijakan dan strategi yang berbasis kewilayahan yang perlu nanti terlihat di dalam RPJMD. Kemudian keempat, dukungan terkait dengan kegiatan prioritas utama, 83 Kegiatan prioritas utama yang tentunya kalau di provinsi sulawesi barat ini ada terdapat 14 kegiatan prioritas utama.”
Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dan masukan dari berbagai kementerian/lembaga dan unsur pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana merespon :
“Kalau melihat pertanyaan atau saran yang sudah kami rekam dan catat ada sekitar 32, termasuk dari pak dirjen. ini sebagian besar adalah saran yang memang sangat penting dan berguna bagi kami. dan tentunya juga ada beberapa saran yang memang perlu menjadi bahan diskusi, misalnya ada beberapa inidkator-indikator yang memang diharapkan itu muncul tapi kami di daerah dengan ruang fiskal yang sangat terbatas, sehingga indikator-indikator itu yang memang kami pilah.”
Bagaimana mengefisienkan program-program yang tidak begitu langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang ada. kita lebih prioritaskan bagaimana upaya membuka kesempatan bagi masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraannya.
dalam forum ini kami komitmen semua saran dan masukan akan kami tindaklanjuti. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kami pertimbangkan, dan masih perlu kita diskusikan beberapa saran-saran tersebut.
kami tetap konsisten bagaimana upaya kami mensinkronkan pencapaian target pemerintah pusat, yaitu bagaimana Asta cita sejalan dengan panca daya pembangunan Sulawesi Barat.
Sebagai gambaran, Fiskal kami yang 1.9 T tsb, untuk belanja pembangunana dikeluarkan belanja wajib dan mengikat yang sekitar 1,2 T, kita hanya mampu belanjakan anggaran kita sebesar hanya tersisa sekitar 600 milyar yang di dalamnya ada DAU Earmark dan DAK yang sudah tidak bisa kita bereakselerasi krn sudah ada program-program di dalamnya. Jadi 350 – 450 milyar yang inilah kita jadikan belanja pembangunan kami di OPD.
Keterbatasan fiskal inilah yang membuat sulawesi barat dalam mencapai target-target ini tidak begitu cepat. Namun pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. oleh sebab itu, besar harapan kami terhadap dukungan pemerintah pusat. Bagaimana memandang daerah sulawesi barat ini dengan berbaga dukungan program prioritas yang bisa dijalankan dan diberikan antara lain yang masih sangat kami butuhkan di bidang infrastruktur, termasuk program-program lain dalam upaya peningkatan kseejahtraan masyarajat.
Kami berkomitmen untuk tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus menyinkronkan rencana pembangunan di tingkat daerah dengan dan rencana pembangunan di tingkat pusat.
Sumber : Bapperida Sulbar (Adv)
