MAMASA –Inisulbar.com-Proyek pembangunan Talud Desa di Desa Saluahok yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025 menjadi sorotan tajam warga.
Proyek vital yang seharusnya rampung dan berfungsi optimal ini kini mandek di tengah jalan, diperparah dengan dugaan kuat adanya ketidaktransparanan dari pihak Pemerintah Desa.
*Proyek Mandek dan Tanpa Papan Informasi*
Kondisi proyek pembangunan Talud Desa Saluahok saat ini menuai pertanyaan besar. Selain pengerjaannya yang terhenti atau mandek, di lokasi proyek juga tidak ditemukan adanya papan informasi proyek. Ketidakadaan papan proyek ini secara jelas melanggar prinsip transparansi penggunaan dana publik, di mana setiap proyek yang menggunakan anggaran negara, termasuk ADD, wajib mencantumkan detail seperti nilai anggaran, sumber dana, volume pekerjaan, pelaksana, dan jangka waktu pengerjaan.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai pengelolaan ADD yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa.
*Tanggapan Kepala Desa via WhatsApp: ‘Lupa Pasang* ‘
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini, Kepala Desa Saluahok memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp. Alih-alih memberikan klarifikasi langsung di lokasi, Kepala Desa mengakui adanya kelalaian.
“Saya akui kami lupa pasang papan proyek, namun hal ini sudah kami umumkan kepada warga saat musyawarah,” ujar Kepala Desa saat dikonfirmasi via whatsapp, 23/11/2025
Pernyataan ini dinilai tidak sejalan dengan peraturan yang mewajibkan pemasangan papan proyek secara fisik dan permanen di lokasi pekerjaan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Pengumuman lisan dalam musyawarah tidak menggantikan kewajiban legal untuk memajang informasi proyek secara terbuka.
Mengenai alasan mandeknya proyek, Kepala Desa menyampaikan,
“Kendala material yang susah karena diangkut tidak langsung pake mobil.”
Pernyataan mengenai kendala material ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Jika perencanaan pembangunan Talud Desa sudah matang, seharusnya kendala logistik dan transportasi material telah diantisipasi sebelumnya.
*Tuntutan Transparansi dan Audit Dana*
Kasus ini menambah daftar panjang isu ketidaktransparanan dalam penggunaan ADD di daerah. Para tokoh masyarakat dan pemerhati desa mendesak agar pemerintah daerah melalui Inspektorat segera turun tangan melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan ADD Desa Saluahok tahun 2025.
Mereka menuntut agar Kepala Desa Saluahok segera memenuhi prinsip transparansi dengan memasang papan proyek dan memberikan penjelasan rinci serta akuntabel mengenai progres pengerjaan, realisasi anggaran, dan penyebab pasti mandeknya pembangunan Talud Desa. Kegagalan untuk mematuhi aturan transparansi ini dapat berujung pada sanksi administrasi hingga proses hukum.AN
