MAMUJU, INISULBAR.COM, — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Dialog Isu-Isu Hak Asasi Manusia yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel, Mamuju pada hari rabu 26/11/2025.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga layanan publik, hingga organisasi masyarakat sipil, dengan fokus membahas tantangan dan arah penguatan perlindungan HAM di wilayah Sulawesi Barat.
Dialog tersebut menyoroti sejumlah isu krusial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, perempuan, serta kelompok masyarakat terdampak bencana.
Dinas Sosial Sulbar hadir sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat dan memastikan layanan sosial berjalan inklusif serta berkeadilan.
Kegiatan dibuka oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulbar yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian isu HAM. Para peserta kemudian mengikuti sesi diskusi yang membahas implementasi kebijakan HAM, tantangan lapangan, serta strategi peningkatan kapasitas pelayanan publik yang berperspektif HAM.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial, Nasran, menyampaikan bahwa dialog ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya dalam memastikan bahwa layanan sosial yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat.
“Dialog ini penting bagi kami untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai hak asasi manusia, terutama dalam konteks pelayanan sosial. Perlindungan terhadap kelompok rentan harus terus menjadi prioritas dan memerlukan kerja sama dari semua pihak,” ujar Nasran.
Nasran juga menegaskan komitmen Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas layanan sosial yang responsif dan inklusif.
“Kami di Dinsos Sulbar berkomitmen memastikan bahwa setiap program dan layanan yang kami jalankan berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Harapannya, kolaborasi seperti ini dapat memperkuat praktik pelayanan yang lebih humanis dan berkeadilan,” tambahnya.
Melalui dialog ini, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam mendorong budaya penghormatan HAM serta peningkatan sistem perlindungan sosial yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (*)
