Dinkes Sulbar Gelar Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, Wujudkan Data Akurat untuk Sulbar Maju dan Sejahtera

oleh
oleh

MAMUJU, INISULBAR.COM,- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan fokus pada pengkinian data kesehatan Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Café Paulle Mamuju dan dihadiri oleh seluruh pengelola data dari lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 16 Oktober 2025

Kegiatan bertema “Data yang Akurat, Kebijakan yang Tepat, untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” ini menjadi wadah penting untuk memastikan validitas dan keterpaduan data kesehatan dari berbagai sumber, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan kabupaten.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Mahdiana, menegaskan pentingnya keakuratan data dalam mendukung kebijakan publik yang efektif.“Data yang valid adalah dasar kebijakan yang tepat. Dari data yang akurat, kita bisa menyusun langkah yang benar untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam via whatsapp menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam penyediaan data kesehatan yang berkualitas.

“Data yang baik akan menjadi fondasi dalam menentukan arah kebijakan kesehatan daerah. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ungkapnya.

Melalui pengkinian data secara berkala, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berupaya menyajikan informasi kesehatan yang komprehensif, memperkuat sistem perencanaan berbasis bukti, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan kesehatan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas bidang dalam penyajian data kesehatan yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel sebagai langkah menuju sistem informasi kesehatan yang andal dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kesehatan. (*)