MAMUJU, INISULBAR.COM,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Public Private Mix (PPM) dan evaluasi capaian program TBC yang berlangsung di Hotel Marannu Mamuju pada 13–15 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi tenaga kesehatan, jejaring rumah sakit pemerintah dan swasta, serta mitra pembangunan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan eliminasi TBC di Sulawesi Barat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penanggulangan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi merupakan gerakan bersama untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Upaya penanggulangan TBC memiliki kaitan erat dengan misi ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Unggul, sebagaimana yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ungkap dr. Nursyamsi.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Sulbar yang kehilangan kesempatan hidup sehat akibat TBC. Ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera,” tambahnya.
Selama Januari hingga Oktober 2025, capaian pengendalian TBC di Sulbar menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dashboard SITB per 12 Oktober 2025:
• Treatment Coverage (TC) TBC sensitif obat mencapai di atas 80%, mendekati target nasional 90%.
• Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) mencapai 89%, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
• Kolaborasi TBC–HIV juga memperlihatkan kemajuan signifikan dengan lebih dari 95% pasien TBC telah diperiksa status HIV-nya, dan mayoritas pasien positif telah mendapatkan terapi ARV.
• Pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) dan Terapi Pencegahan TBC (TPT) terus digenjot dengan target cakupan 95% dan 72%.
Selain itu, penguatan jejaring Public Private Mix (PPM) menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperluas deteksi kasus di fasilitas non-pemerintah seperti rumah sakit dan klinik swasta. Langkah ini sejalan dengan strategi nasional “Indonesia Bebas TBC 2030”.
Kegiatan ini juga membahas kebijakan pembiayaan terbaru, termasuk penyesuaian unit cost untuk pengemasan, pengiriman, dan pemeriksaan laboratorium TBC melalui dukungan dana Global Fund (GF), yang mulai berlaku sejak Juli 2025.
dr. Nursyamsi menambahkan bahwa ke depan, Sulbar akan memperkuat inovasi berbasis komunitas dan memperluas akses layanan diagnostik modern seperti TCM (Truenat/CBNAAT) hingga ke kabupaten terpencil.
“TBC bukan sekadar penyakit menular, tetapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan dukungan semua pihak mulai pemerintah, swasta, komunitas, dan media kita bisa percepat eliminasi TBC di Sulbar,” tandasnya. (*)
