MAMUJU, INISULBAR.COM, – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kasubbid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriady, menerima koordinasi terkait belanja hibah tahun anggaran 2026 dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaekraf) Provinsi Sulbar, Kamis 5 Februari 2026.
Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat bidang anggaran dan bina kabupaten, dengan fokus pada sinkronisasi program hibah yang mendukung sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan belanja hibah dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dalam keterangan teknisnya, Muhammad Apriady menjelaskan bahwa koordinasi belanja hibah 2026 dilakukan untuk memastikan seluruh usulan program dari Disporaekraf sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya verifikasi dokumen, kesesuaian dengan prioritas daerah, serta keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Apriady juga menambahkan bahwa proses koordinasi ini melibatkan analisis kebutuhan riil masyarakat, terutama di bidang kepemudaan dan olahraga, yang menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif turut menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Sementara itu, perwakilan Disporaekraf Provinsi Sulbar menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan belanja hibah 2026 dengan tujuan memperkuat dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, peningkatan sarana olahraga, serta pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif lokal. “Kami berharap melalui koordinasi ini, program yang kami usulkan dapat berjalan sesuai aturan, mendapat dukungan anggaran yang memadai, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujar perwakilan Disporaekraf.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan sinergi antara BPKAD dan Disporaekraf dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan Sulawesi Barat. Proses ini menjadi langkah penting dalam memastikan belanja hibah 2026 berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)
