MAMUJU, INISULBAR.COM, — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan yang terencana dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam Diseminasi Laporan Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Senin (15/12/2025).
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan, yang mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar Darwis Damir, menyampaikan bahwa forum ini menegaskan pentingnya menjadikan data dan dinamika kependudukan sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Ia menjelaskan, Laporan Kependudukan Sulbar Tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi demografi daerah, mulai dari jumlah dan struktur penduduk, persebaran, tingkat fertilitas dan mortalitas, hingga mobilitas penduduk.
Data tersebut dinilai sangat berkaitan dengan arah pembangunan daerah serta memetakan sejumlah tantangan strategis, seperti pengelolaan bonus demografi, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
“Data kependudukan yang kuat menjadi fondasi kebijakan yang lebih responsif, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Nur Sehan.
Sejalan dengan laporan tersebut, PJPK Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan arah, tahapan, serta target pembangunan kependudukan secara terukur. Dokumen ini diharapkan mampu mendorong sinergi lintas sektor agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa kegiatan diseminasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Peta jalan ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi panduan operasional yang aplikatif dan berorientasi pada hasil,” tegas Darwis.
Melalui pengelolaan kependudukan yang berbasis data dan terintegrasi, Sulawesi Barat diharapkan mampu mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*)
