BEKASI, INISULBAR.COM, – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat semakin memperlihatkan hasil nyata. Posyandu Asoka, Desa Salubarana, Kabupaten Mamuju berhasil meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan RI sebagai Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi tingkat provinsi tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian pertemuan penguatan dukungan pembiayaan layanan ibu, balita, dan remaja yang berlangsung pada 19–22 November 2025 di Avenzel Hotel and Convention, Bekasi, Jawa Barat.
Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung penguatan kebijakan dan pembiayaan layanan dasar kesehatan, khususnya melalui Posyandu. Dalam forum tersebut, Bapperida Sulbar diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Nurhalia B, yang hadir mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir.
Nurhalia menyampaikan bahwa keikutsertaan Bapperida Sulbar pada pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Project Phase 2, yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan Posyandu.
“Pemerintah pusat menekankan pentingnya pemenuhan indikator 9.1 INEY, yaitu ketersediaan kader Posyandu yang terampil dalam pelayanan ibu, balita, dan remaja. Dukungan daerah melalui APBD menjadi faktor penentu agar layanan Posyandu semakin optimal dan tepat sasaran,” ungkap Nurhalia.
Ia juga menegaskan, keterlibatan Bapperida selaras dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Pertemuan nasional tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda/Bapperida, serta Tim Pembina Posyandu dari berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Barat. Para peserta terlibat langsung dalam penyusunan Petunjuk Teknis Posyandu Era Baru 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Selama empat hari penyelenggaraan, peserta menerima berbagai materi strategis, mulai dari penguatan regulasi, skema pembiayaan, tata kelola, hingga evaluasi efektivitas Posyandu terhadap penurunan stunting. Selain itu, dibahas pula peran desa dan kelurahan, strategi insentif kader, serta praktik terbaik dari 15 provinsi prioritas penanganan stunting.
Forum ini juga menghasilkan rumusan rencana tindak lanjut yang akan dipantau oleh fasilitator INEY guna memastikan implementasi kebijakan di daerah berjalan sesuai arah yang ditetapkan.
Secara terpisah, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menilai penghargaan yang diraih Posyandu Asoka menjadi bukti nyata dari kolaborasi antara kader, masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat, jika ditopang oleh perencanaan yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, mampu melahirkan dampak konkret bagi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Ini menjadi energi baru bagi kami di Bapperida untuk terus mendorong penguatan Posyandu ke depan,” ujarnya.
