MAMUJU, INISULBAR.COM,- Melalui Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mempertegas komitmennya dalam mengintegrasikan indikator strategis PJPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola kependudukan yang sistemik dan terintegrasi sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045 dan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, sebagaimana yang diusung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Forum nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian PPN/Bappenas dan BKKBN pada Rabu, 15 Oktober 2025, diikuti oleh BAPPEDA/BAPPELITBANGDA provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah pengendalian penduduk dan KB, serta perwakilan BKKBN dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, yang menekankan pentingnya pembangunan kependudukan berbasis kualitas manusia dan data yang terintegrasi lintas sektor.
Dalam kegiatan tersebut, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, hadir langsung di Kantor BKKBN Perwakilan Sulbar. Ia menjelaskan bahwa forum ini menghadirkan empat narasumber utama yang memaparkan pendekatan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Pembahasan mencakup mekanisme Dana Insentif Fiskal (DIF) berbasis kinerja daerah serta strategi internalisasi 30 indikator PJPK ke dalam RPJMD, Renstra, dan Renja.
“PJPK diposisikan sebagai instrumen utama untuk memastikan kebijakan kependudukan menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” jelas Nur Sehan.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan kependudukan yang adaptif dan inklusif dalam menghadapi dinamika demografi daerah.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan PJPK sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, demi mendorong transformasi nyata menuju Indonesia Emas, khususnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” ujar Nur Sehan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kependudukan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, integrasi indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan serta insentif berbasis kinerja daerah menjadi kunci percepatan pencapaian target strategis pembangunan manusia.
“PJPK bukan sekadar dokumen teknis, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, tangguh, dan berbasis kualitas manusia. Hal ini juga sejalan dengan Misi Pembangunan Sulbar Tahun 2025–2029, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” tegas Junda Maulana.
Melalui forum ini, Bapperida Sulbar meneguhkan perannya sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (*)
