MAMUJU, INISULBAR.COM,- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian menggembirakan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
Berdasarkan hasil Evaluasi Bulanan SKDR Oktober 2025 yang digelar secara daring oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) Kementerian Kesehatan RI pada 29 Oktober 2025. Sulbar berhasil mencapai seluruh indikator nasional dengan capaian ketepatan laporan 99%, kelengkapan laporan 100%, dan respon alert <24 jam sebesar 99%.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang didorong oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui Zoom Meeting, dengan tujuan memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun wabah penyakit di seluruh daerah.
Direktur SKK Kemenkes RI, dr. Sumarjaya, menyampaikan apresiasi atas konsistensi pelaporan daerah. Ia menegaskan bahwa SKDR menjadi instrumen penting dalam sistem intelijen kesehatan masyarakat bukan hanya untuk pelaporan, tetapi juga dasar perumusan kebijakan cepat dan tepat di lapangan.
“SKDR bukan sekadar laporan mingguan. Ini adalah sistem yang memungkinkan kita mendeteksi potensi wabah secara cepat, baik melalui laporan indikator rutin (IBS) maupun informasi berbasis kejadian di masyarakat (EBS),” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Surveilans Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial KLB/Wabah, dr. Endah Kusumowardani, menyampaikan bahwa meski capaian indikator Provinsi Sulawesi Barat sudah melampaui target nasional, peningkatan kualitas data tetap menjadi fokus utama.
“Data yang lengkap dan valid akan menentukan ketepatan analisis tren penyakit dari minggu ke minggu. Ini penting untuk memastikan langkah intervensi yang akurat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh unit pelapor baik Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Laboratorium untuk menjaga kualitas pelaporan.
“Kewaspadaan dini yang efektif dimulai dari data yang benar. Kita harus memastikan pelaporan SKDR di Sulbar tidak hanya tepat waktu, tetapi juga akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan cepat di lapangan,” ungkap dr. Nursyamsi.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan memperkuat monitoring kabupaten/kota, memastikan rumah sakit dan laboratorium aktif sebagai unit pelapor, serta meningkatkan validasi data pada pelaporan berbasis indikator dan event (IBS dan EBS). (*)
