MAMUJU, INISULBAR.COM,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian membanggakan dengan memperoleh skor 2,76 dari skala 4 atau berpredikat “Baik” dalam pengukuran kompetensi digital ASN dan Non-ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital yang dirangkaikan dengan Penutupan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Provinsi Sulbar, di Gedung Graha Sandeq, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (17/10/2025).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi penuh para pegawai Dinas Kesehatan dalam asesmen kompetensi digital.
“Transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. ASN harus mampu beradaptasi, menguasai teknologi, dan menjadikannya alat untuk mempercepat pelayanan publik,” ujar dr. Nursyamsi.
Dari hasil asesmen tersebut, sebagian besar pegawai Dinas Kesehatan Sulbar memperoleh predikat Baik, menandakan kesiapan aparatur dalam menghadapi tantangan digitalisasi di bidang kesehatan.
dr. Nursyamsi menegaskan bahwa pemetaan kompetensi digital merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berbasis data, sejalan dengan misi ke-5 RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029 yang gagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
“Pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan responsif harus ditopang oleh SDM yang memahami teknologi digital. Hasil pengukuran ini menjadi pijakan penting untuk merancang peningkatan kapasitas aparatur secara lebih terarah,” tambahnya.
Terima kasih kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga atas dukungan kebijakan yang mendorong digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan.
Melalui capaian ini, Dinas Kesehatan Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas ASN dan Non ASN agar transformasi digital tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pelayanan kesehatan yang efisien, inklusif, dan berbasis data. (*)
