MAMUJU, INISULBAR.COM, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung program “Halo RRI”, sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pelayanan publik di enam kabupaten se-Sulbar.
Program ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan laporan, maupun saran terkait pelayanan publik secara langsung dan mudah diakses.
Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Sulbar, Dian Afrianty mengatakan, program tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.
“Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kepercayaan publik akan meningkat, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif,” ujar Dian, Kamis,30 Oktober 2025
Dari pertemuan tersebut, Kepsta RRI Mamuju, Rina Irfantini membeberkan, bahwa program Halo RRI merupakan program unggulan RRI , disiarkan setiap Senin hingga Jumat pukul 10.00–11.00 WITA melalui Pro 1 RRI Mamuju. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal, seperti telepon langsung (live call), WhatsApp call, voice note, teks live chat RRI Digital, serta media sosial resmi RRI Mamuju.
Setiap aduan atau aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti maksimal satu pekan setelah laporan masuk. Mekanisme tindak lanjut ini memastikan bahwa setiap suara masyarakat mendapat perhatian dan solusi dari OPD terkait.
“Dengan jangkauan satelit RRI Mamuju hingga ke pelosok daerah, masyarakat di wilayah terpencil pun kini memiliki akses untuk menyampaikan keluhan atau masukan terhadap layanan publik. Ini bagian dari upaya menghadirkan solusi cepat dan praktis bagi isu-isu lokal,” kata Rina
Plt Kadis Kominfopers, Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan, program ini juga memberikan manfaat strategis bagi pemerintah dalam menekan potensi misinformasi atau hoaks, dan sistem good governance semakin diperkuat karena proses komunikasi publik menjadi lebih transparan dan terukur.
Dinas Kominfo Sulbar berkomitmen menjadikan program ini sebagai model komunikasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin setiap aspirasi warga menjadi bagian dari kebijakan publik. Dengan sinergi bersama RRI, masyarakat bukan hanya pendengar, tapi juga mitra pemerintah dalam membangun Sulbar yang lebih baik,” Ridwan (*)
