MAMUJU, INISULBAR.COM, – Perekonomian Sulawesi Barat menunjukkan kinerja yang tetap positif pada Triwulan II 2026 di tengah dinamika perekonomian nasional dan global. Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 5,20% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,35% (yoy) dan sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29% (yoy).
Kinerja tersebut dipaparkan KPwBI Provinsi Sulbar dalam laporan ekonomi terkini, dengan rincian sebagai berikut:
1. Dari Sisi Lapangan Usaha:
a. Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh 12,90% (yoy), meningkat didukung dengan belanja modal untuk pembangunan jalan, jembatan, serta bangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bersumber dari APBN.
b. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan tumbuh 10,34% (yoy), meningkat seiring dengan penambahan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pemberian gaji ke-13 kepada seluruh ASN.
c. Lapangan Usaha Pertanian tumbuh 3,62% (yoy), melambat seiring dengan perlambatan produksi perkebunan, terutama kelapa sawit, serta kontraksi produksi perikanan dan tanaman pangan, khususnya padi. Namun demikian, peningkatan produksi hortikultura dan peternakan mampu menahan perlambatan yang lebih dalam.
d. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh 5,05% (yoy), melambat seiring dengan perlambatan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, yang turut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pasokan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
e. Lapangan Usaha Perdagangan tumbuh 5,02% (yoy), melambat seiring dengan perlambatan arus komoditas tanaman pangan dan perkebunan, serta kontraksi penjualan kendaraan bermotor.
2. Dari Sisi Pengeluaran:
a. Ekspor tumbuh 11,51% (yoy), meningkat didukung kenaikan nilai ekspor CPO seiring dengan peningkatan harga CPO secara global. Perkembangan tersebut menopang kinerja ekspor di tengah perlambatan produksi industri pengolahan CPO.
b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 9,11% (yoy), meningkat didukung dengan realisasi investasi pemerintah dan swasta pada proyek jalan dan jembatan, serta bangunan gedung, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan KDKMP.
c. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,41% (yoy), melambat seiring dengan normalisasi konsumsi setelah Ramadan dan Idulfitri pada triwulan sebelumnya, serta penurunan konsumsi barang tahan lama yang tercermin pada penjualan mobil dan sepeda motor.
d. Konsumsi Pemerintah tumbuh 9,76% (yoy), melambat seiring dengan penurunan transfer sosial dalam bentuk barang untuk Program Makan Bergizi Gratis, karena sejumlah SPPG belum kembali beroperasi setelah penutupan sementara pada akhir triwulan sebelumnya.
Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Barat tetap tumbuh positif, ditopang oleh akselerasi lapangan usaha konstruksi dan administrasi pemerintahan, serta peningkatan pertumbuhan investasi dan ekspor, di tengah moderasi konsumsi rumah tangga dan pemerintah.
Inflasi Terjaga di Bawah Nasional
Dari sisi kestabilan harga, inflasi Sulawesi Barat pada Agustus 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% (yoy). Secara bulanan, Sulawesi Barat mengalami inflasi sebesar 0,11% (mtm), dengan inflasi tahun berjalan sebesar 2,28% (ytd).
Secara spasial, inflasi tahunan Mamuju tercatat sebesar 3,90% (yoy) dan inflasi bulanan sebesar 0,51% (mtm), sedangkan inflasi tahunan Majene tercatat sebesar 1,27% (yoy) dan deflasi bulanan sebesar 0,16% (mtm).
Tekanan inflasi bulanan bersumber dari ikan cakalang dan ikan kembung, seiring penurunan pasokan akibat berkurangnya aktivitas melaut di tengah kondisi cuaca dan gelombang laut yang masih tinggi. Komoditas cabai rawit, pisang, dan telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas, yakni tomat, bawang merah, cabai merah, dan bawang putih, seiring dengan adanya peningkatan pasokan dari sentra produksi di dalam dan luar Sulawesi Barat. Selain itu, beras juga turut mengalami deflasi dikarenakan pasokan yang melimpah selama berlangsungnya panen padi gelombang II.
Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, KPwBI Prov. Sulbar terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui pasar murah dan fasilitasi distribusi pangan. Pada aspek ketersediaan pasokan, dilakukan penguatan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan, pendampingan klaster kelompok petani, dan pelatihan budi daya. Pada aspek kelancaran distribusi, sinergi diperkuat melalui kerja sama antardaerah dan Satgas Pangan. Sementara itu, komunikasi efektif dilakukan melalui pertemuan tingkat tinggi dan rapat koordinasi TPID, serta GERAI (Gerakan Bersama Jaga Inflasi).
Dorong UMKM Lewat Mandarpreneur Ecosystem
Sementara, upaya penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga terus dilakukan KPwBI Prov. Sulbar dengan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra kerja strategis lainnya dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan usaha UMKM. Salah satu wujud sinergi tersebut adalah dengan melalui Mandarpreneur Ecosystem sebagai kerangka pengembangan UMKM Sulawesi Barat.
Program ini mencakup Mandarpreneur Tangguh untuk memperkuat legalitas, kelembagaan, dan kesiapan dasar usaha; Mandarpreneur Digdaya untuk meningkatkan produktivitas dan digitalisasi melalui pelatihan serta pendampingan; dan Mandarpreneur BerAKSI untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar melalui business matching, Championship AKSI, serta kolaborasi perbankan.
Kegiatan Mandarpreneur Fair 2026 yang diselenggarakan pada 24 – 26 September 2026 di Maleo Town Square, Mamuju merupakan perwujudan Mandarpreneur Ecosystem tersebut. Dengan mengusung tema “Malaqbi Berkarya: Tumbuh, Terhubung, Berdaya”, kegiatan ini menghubungkan penguatan kapasitas dan legalitas usaha dengan perluasan akses pasar serta pembiayaan, melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), perbankan, dan mitra kerja strategis lainnya.
Rangkaian kegiatan meliputi pameran produk UMKM, promosi kopi lokal, penjualan langsung secara daring (live selling), pendampingan masuk ke lokapasar, serta layanan legalitas dan pembiayaan. Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui talkshow mengenai UMKM hijau, legalitas dan standardisasi, pembiayaan produktif, serta pengembangan industri kopi dan wastra.
Selain itu, Mandarpreneur Fair juga dimeriahkan dengan kompetisi desain modest fashion dan wastra untuk mendukung pengembangan talenta desainer daerah serta memperkuat daya saing produk. Melalui business matching, Mandarpreneur Fair 2026 menargetkan outcome pembiayaan dan perluasan keuangan sosial syariah sebesar Rp555 juta serta kerja sama antardaerah sebesar Rp3,8 miliar. Fasilitasi tersebut diarahkan untuk mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan, pembeli, mitra usaha, dan pemerintah dari berbagai wilayah guna menjajaki akses permodalan, kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan rantai pasok.
Selanjutnya, sinergi kebijakan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, mendukung intermediasi perbankan, serta memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM. Melalui sinergi ini, pengembangan UMKM diharapkan semakin terhubung dengan peluang pasar dan pembiayaan, sehingga mendukung peningkatan skala usaha dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
