Mamuju, Inisulbar.com — Pandemi Covid-19 belum jua menemui ujung solusi usai dikembangkannya vaksin dan digenjotnya proses vaksinasi bagi setiap lapisan masyarakat guna memenuhi herd Imunity. kabar varian baru dengan nama kode Omicron pun membuat suatu kekhawatiran baru bagi geliat perekonomian di daerah.
Menatap tahun 2022 yang tinggal beberapa pekan lagi mulai. Pemerintah daerah dituntuk untuk lebih optimal dalam memanfaatkan anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) guna memacu perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, yang diserahkan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar tertera pada Tahun 2022, provinsi dan kabupaten se-Sulbar mendapatkan alokasi Dana TKDD dengan total sebesar Rp.6 , 474 Triliun
“Acara ini merupakan momen yang sangat penting untuk kita melakukan evaluasi atas pelaksanaan DIPA tahun 2021 dan perbaikan langkah-langkah di tahun 2022,”sebut Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar dalam sambutannya di Gedung Serbaguna PKK Sulbar, kamis , 1 desember 2021.
Gubernur berharap, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan Alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja dapat segera dimaksimalkan.
“Dengan diserahkannya Daftar Alokasi TKDD ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ali Baal
Ia manambahkan, seperti yang diketahui bersama, sejak tahun 2020, Covid-19 telah mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa termasuk di Sulbar. Perekonomian Sulbar mengalami kontraksi hingga -5,26/5 pada Triwulan 3 tahun 2020. Untuk itu, pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan penanggulangan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
“Kerja keras pemerintah sejak 2020 hingga sekarang menghasilkan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pada kuartal 3 tahun 2021, ekonomi Sulbar mampu tumbuh 2,54 persen,”tambahnya
Sementara itu, Plt. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Irfa Ampri menyampaikan himbauan Menteri Keuangan, bahwa APBN bukan milik pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.
“APBN juga milik dari semua masyarakat Sulbar, termasuk petani, nelayan, pengusaha UMKM, pedagang pasar, hingga para pelajar. Oleh karenanya, mari bersama-sama mewujudkan penyaluran APBN di Sulbar yang makin berkualitas, menonjolkan fungsi dan perannya dalam melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi regional, dan turut mendukung reformasi struktural guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat,”kata Irfa
Irfa mengatakan, pihaknya berharap peran APBN dapat optimal terlaksana baik melalui belanja K/L maupun TKDD untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Mala’bi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulbar juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah dan Satker Lingkup Sulbar atas raihan kinerja pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.
Adapun alokasi Dana TKDD yang diberikan kepada pemerintah daerah se-Sulbar yaitu, Pemprov Sulbar sebesar Rp.1,42 Triliun, Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.1,18 Triliun, Kabupaten Mamuju sebesar Rp.950,21miliar, Kabupaten Mamasa sebesar Rp.839,42 Miliar, Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp.771,07 Miliar, Kabupaten Majene sebesar Rp. 746,16 Miliar, dan Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp.556,86 Miliar.
Kegiatan tersebut dihadiri para Wakil Bupati/Sekda mewakili Pemerintah Kabupaten, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Sekprov Muhammad Idris, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lain. (bal)
Editor : Muhammad Iqbal Tabah
