MAMUJU, INISULBAR.COM,-Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor Ekonomi bersama stakeholder terkait.
Kegiatan mengankat tema “Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan”, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar sebagaimana Misi 1 dalam Panca Daya yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rakor yang diselenggarakan di Hotel Lilianto Kabupaten Polewali Mandar pada Jumat (4/7/2025) lalu, fokus membahas strategi pembangunan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target tahun 2029, melalui berbagai inisiatif termasuk pengembangan infrastruktur, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, dan promosi komoditas utama seperti kakao dan kopi.
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menekankan pentingnya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029, yang membutuhkan peningkatan investasi dan peningkatan infrastruktur, konektivitas, dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Junda juga membahas perlunya fokus pada penguatan sektor unggulan kawasan melalui pemetaan potensi ekonomi dan pengembangan produk bernilai tambah. Dia menekankan pentingnya mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) dan meningkatkan infrastruktur ekonomi strategis. Bapperida juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani karena ketidakpastian pasar dan menyerukan peningkatan kepercayaan antara petani dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan produksi dan daya saing.
“Terkait kinerja ekonomi sulawesi barat, tercatat bahwa saat ini pendapatan per kapita telah meningkat sebesar 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Bapak Gubernur Suhardi Duka menginginkan ekonomi tumbuh sampai 8% untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” kata Junda Maulana.
Ia pun menilai pentingnya kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah di Sulawesi Barat, dengan fokus pada inisiatif pembangunan ekonomi. Dia menyoroti upaya untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM), termasuk digitalisasi, sertifikasi halal, dan inklusivitas keuangan.
Rakor ini juga diikuti secara daring oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan secara luring oleh Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Kepala Biro Ekbang Sulbar dan perwakilan OPD lainnya, baik di provinsi dan kabupaten serta perwakilan pelaku usaha/UMKM Se-Sulbar. (Dewi/Adv)
