MAMUJU, INISULBAR.COM, – Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyerahan surat keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan dan penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna berlangsung di gedung kantor DPRD Sulbar pada, Selasa 9 September 2025 malam.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa situasi fiskal yang dihadapi saat ini memang sangat menantang, namun bukan berarti kita kehilangan arah.
“Namun, justru dalam kondisi seperti inilah peran perencanaan menjadi semakin krusial.” ujar Junda Maulana.
Ia menekankan, Bapperida Sulbar akan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2026 diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Kami percaya bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu untuk berpikir lebih tajam, bertindak lebih bijak, dan melayani lebih tulus. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, kita akan tetap melangkah maju demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.” ungkapnya.
Pada rapat paripurna tersebut Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan penjelasan terkait nota keuangan dan Ranperda APBD 2026. Ia mengungkapkan bahwa rencana anggaran mengalami penurunan signifikan dari Rp2,1 triliun menjadi sekitar Rp1,6 hingga Rp1,7 triliun, akibat kebijakan baru dari pemerintah pusat.
“Dengan kebijakan pusat yang tidak lagi memberikan DAK fisik, pengurangan DAU 16,5 persen dan DBH 74,6 persen. Jadi, memang berat bagi daerah,” ungkap Suhardi Duka.
Ia juga menyampaikan bahwa penurunan alokasi dana pusat berdampak langsung pada kemampuan Pemprov Sulbar menjalankan program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan.
“PAD kita hanya kisaran Rp600 miliar. Kita sih, maunya bikin jalan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, tapi kalau uang tidak ada, kita mau apa?” tuturnya.
Dengan tantangan fiskal yang nyata, pernyataan Junda Maulana menjadi penegasan bahwa perencanaan strategis dan kolaboratif tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga arah pembangunan Sulawesi Barat. (*)
