MAMUJU, INISULBAR.COM,-Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Drs.H.Abdul Wahab Hasan Sulur didampingi Sekretaris Dinsos, Dr. Ir. Muhammad Nur Dajwi dan kabid Penangan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat dalam rangka mengoptimalkan fiskal daerah untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2026.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh gubernur Sulbar, Suhardi Duka di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025.
Rakor ini menjadi forum krusial untuk menyikapi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang diproyeksikan akan memangkas APBD Sulbar hingga Rp330 miliar.
Pada kesempatan itu, Gubernur Suhardi Duka dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan efisiensi lintas pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin membangkang dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima,” ujar Suhardi Duka.
“Pendidikan tetap prioritas, ini tidak boleh tidak jalan. Seluruh hak-hak guru kita berikan tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan,” jelasnya.
“Dengan demikian layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dan masih bisa kita laksanakan,” pungkasnya.
Menyikapi situasi tersebut Kepala Dinas Sosial sulawesi barat, Abdul Wahab Hasan Sulur memastikan seluruh program prioritas tetap sesuai arah perencanaan, efisien, dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas ini, seluruh program prioritas di dinsos akan berjalan secara efektif dan efisien untuk benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdul Wahab.
Ia menekankan bahwa Dinsos Sulbar akan memperkuat sinergi lintas sektor dan menyelaraskan program antara provinsi dan kabupaten serta memaksimalkan dampak di sektor – sektor penting.
“Seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan rentan miskin,” ungkap Abdul Wahab.
Rakor tersebut dihadiri ketua DPRD Sulbar, para bupati se-Sulbar, para sekda se-Sulbar serta ketua koni Sulbar.
Rakor ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulbar, seluruh Pemkab, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX untuk memperkuat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja, sebagai bagian dari komitmen mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Barat.
Dalam menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026 Pemprov Sulbar berharap perencanaan pembangunan tetap berjalan secara terarah dan inklusif, meski di tengah tantangan fiskal yang terbatas. (*)
