MAMUJU, INISULBAR.COM,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) bersiap menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Menanggapi hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengambil peran sentral dalam mendukung perumusan strategi perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat dalam rangka mengoptimalkan fiskal daerah untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2026 di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025.
Rakor ini menjadi forum krusial untuk menyikapi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang diproyeksikan akan memangkas APBD Sulbar hingga Rp330 miliar. Dalam situasi tersebut, Bapperida dituntut untuk memastikan program prioritas tetap sesuai arah perencanaan, efisien, dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
“Peran perencanaan menjadi semakin krusial dalam situasi saat ini. Kami di Bapperida akan memastikan anggaran yang terbatas ini teralokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Junda Maulana saat ditemui usai rakor.
Ia menegaskan bahwa Bapperida Sulbar akan memperkuat sinergi lintas sektor dan menyelaraskan program antara provinsi dan kabupaten guna menghindari tumpang tindih serta memaksimalkan dampak pembangunan di sektor – sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulbar, seluruh Pemkab, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX untuk memperkuat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja, sebagai bagian dari komitmen mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Sulawesi Barat.
Gubernur Suhardi Duka dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan efisiensi lintas pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin membangkang dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima,” ujar Suhardi Duka.
“Pendidikan tetap prioritas, ini tidak boleh tidak jalan. Seluruh hak-hak guru kita berikan tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan,” jelasnya.
“Dengan demikian layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dan masih bisa kita laksanakan,” pungkasnya.
Melalui peran aktif Bapperida, Pemprov Sulbar berharap perencanaan pembangunan tahun 2026 dapat tetap berjalan secara terarah dan inklusif, meski di tengah tantangan fiskal yang terbatas. (*)
