MAMUJU, INISULBAR.COM,- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, menghadiri kegiatan Asistensi dan Koordinasi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Turut mendampingi Kadinkes dalam kegiatan ini yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana, serta Tim SAKIP-RB Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Acara dibuka oleh perwakilan Kementerian PANRB dan diisi oleh paparan dari narasumber pusat, termasuk Bapak Akbar F, yang menjelaskan arah kebijakan RB menuju birokrasi kelas dunia dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam keterangannya, Kadinkes Sulbar menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Dinas Kesehatan.
“Implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah fondasi penting untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipercaya publik. Kami di Dinas Kesehatan Sulbar terus mendorong perubahan budaya kerja yang berorientasi hasil, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar drg. Asran Masdy.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi di bidang kesehatan harus berdampak langsung, khususnya dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan primer dan lanjutan.
“Reformasi birokrasi harus menyentuh hal-hal yang dirasakan masyarakat, seperti layanan puskesmas yang lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar. Zona integritas menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan publik,” tegasnya.
Sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Dinas Kesehatan Sulbar juga terus berbenah dalam penguatan perencanaan kinerja, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik yang lebih baik. (Yus/Adv)
