MAJENE, INISULBAR.COM,— Rombongan yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, melanjutkan kunjungan kerja ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Banggae, Kabupaten Majene, Kamis (12/02/2026) pukul 09.03 WITA hingga selesai. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola aset dan peningkatan pelayanan sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Sulbar.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Suka, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor strategis, termasuk perikanan tangkap dan pengelolaan pelabuhan perikanan.
Rombongan DKP Sulbar diterima langsung oleh Koordinator Pelabuhan PPI Banggae, Aco Bawantu. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan identifikasi aset di PPI Banggae serta meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana di PPI Banggae.
Fasilitasi Kantor Pengawasan dan Inventarisasi Aset
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memfasilitasi kantor untuk Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Bitung Wilayah Kerja Kabupaten Majene. Kehadiran pangkalan pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perikanan, mencegah praktik ilegal, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah Sulawesi Barat.
Adapun aset yang terdapat di PPI Banggae meliputi :
– Tanah dan bangunan,
– Fasilitas pabrik es,
– Lapak penjualan ikan,
– Dermaga,
Serta berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan lainnya.
Safaruddin menegaskan pentingnya inventarisasi ulang aset sebagai dasar perencanaan pengembangan pelabuhan ke depan.
“Kita harus memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi potensi PAD yang dapat ditingkatkan tanpa membebani nelayan,” ujar Safaruddin.
Ia juga menginstruksikan kepada masing-masing Koordinator Pelabuhan Perikanan untuk mengidentifikasi masalah dan menyertakan alternatif solusi untuk memjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
Kendala Pengelolaan dan Solusi yang Direncanakan
Dalam peninjauan tersebut, terungkap sejumlah kendala pengelolaan PPI Banggae, di antaranya keterbatasan ketersediaan sumber air bersih untuk kebutuhan nelayan serta keterbatasan tenaga teknis yang saat ini hanya berjumlah tujuh orang, termasuk koordinator, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.
Menurut Safaruddin, persoalan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dicarikan solusi.
“Air bersih adalah kebutuhan utama dalam aktivitas perikanan, baik untuk kebersihan ikan maupun kebutuhan nelayan. Ini menjadi perhatian serius kami untuk dikoordinasikan lebih lanjut,” tegasnya.
Selain itu, DKP Sulbar juga menilai perlunya pembaruan pada beberapa komponen mesin pabrik es guna memaksimalkan kapasitas dan kualitas produksi. Pabrik es memiliki peran vital dalam menjaga mutu hasil tangkapan ikan sehingga tetap segar dan bernilai jual tinggi.
Rencana VMS untuk Nelayan
Sebagai bagian dari modernisasi sektor perikanan, DKP Sulbar berencana mengadakan Vessel Monitoring System (VMS) bagi nelayan pada tahun mendatang. Sistem ini berfungsi untuk memantau pergerakan kapal secara real time, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendukung pengawasan aktivitas penangkapan ikan.
“Ke depan, kita ingin nelayan Sulbar lebih modern dan terlindungi. VMS bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sistem perlindungan dan pengendalian agar aktivitas penangkapan tetap sesuai aturan,” jelas Safaruddin.
Lanjut ke PPN Palipi
Setelah dari PPI Banggae, rombongan melanjutkan perjalanan ke PPN Palipi untuk melihat kondisi pabrik es, dermaga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh pelabuhan perikanan di Majene dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
Kunjungan ini menjadi langkah konkret DKP Sulbar dalam memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, khususnya dalam pembentukan dan penguatan pangkalan pengawasan SDKP, sekaligus memastikan pengelolaan pelabuhan perikanan memberikan manfaat maksimal bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Dengan pengelolaan aset yang tertib, penguatan pengawasan, serta dukungan fasilitas yang memadai, sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. (*)
