MAMUJU, INISULBAR.COM, — Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Proyek Strategis Gubernur Sulbar yang digelar oleh Inspektorat Provinsi Sulbar di Ruang Teater Kantor Gubernur, Kamis (20/11/2025).
Rapat ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antar-perangkat daerah dalam mempercepat realisasi program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Sulbar.
Dalam rapat tersebut, Dinsos Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial, salah satunya melalui program bantuan tunai bagi masyarakat miskin ekstrem.
Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah provinsi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara terukur dan berkelanjutan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyampaikan bahwa bantuan tunai merupakan instrumen cepat yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami memastikan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara tepat sasaran. Bantuan tunai adalah salah satu upaya yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh keluarga miskin ekstrem, namun tetap dikawal agar penyalurannya akuntabel,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Idham Halik, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar data penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik serta pelaksanaan program bisa berjalan sesuai standar pemerintahan yang transparan.
“Kolaborasi dengan Inspektorat sangat penting untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai aturan. Dengan koordinasi seperti ini, kami berharap pelaksanaan proyek strategis daerah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulbar,” tambahnya.
Inspektorat Provinsi Sulbar selaku penyelenggara rapat juga menekankan perlunya pengawasan melekat dalam setiap proyek strategis yang dijalankan, termasuk program-program sensitif seperti bantuan sosial.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penyusunan langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD untuk memastikan seluruh proyek strategis gubernur dapat direalisasikan tepat waktu, efektif, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)
