MAMUJU, INISULBAR.COM, – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal terkait penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Rabu, 14 Januari 2026.
Rapat tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus perumusan strategi peningkatan kapasitas ASN agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik, khususnya dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang semakin kompleks dan dinamis.
Rapat tersebut menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman ASN terhadap regulasi, pendekatan berbasis hak anak dan gender, serta kemampuan teknis dan koordinatif lintas sektor.
Hal ini dinilai krusial untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak pada kelompok rentan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”.
Selain itu, rapat juga membahas kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta penguatan peran ASN di tingkat lapangan agar mampu menjadi agen perubahan dalam upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Sulawesi Barat.
Mewakili Plt. Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Hamdana mengatakan “Penguatan kompetensi ASN merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. ASN harus memiliki pemahaman yang utuh, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Hamdana.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan seluruh ASN memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan program secara efektif, terukur, dan tepat sasaran, terutama dalam menjawab persoalan perempuan dan anak di Sulawesi Barat,” tambahnya.
Melalui rapat internal ini, Dinsos P3A dan PMD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif. (*)
