MAMUJU, INISULBAR.COM,- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa sektor kesehatan juga harus beradaptasi dengan arah kebijakan fiskal yang ditekankan oleh Gubernur Sulbar, terutama dalam hal efektivitas penggunaan anggaran dan peningkatan dampaknya bagi masyarakat.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Di sektor kesehatan, hal ini berarti memastikan setiap program berdampak langsung pada peningkatan layanan dan derajat kesehatan masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi.
Dalam rakor tersebut, turut hadir Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Badan Anggaran, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
dr. Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kesehatan daerah yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pembiayaan kesehatan, memperkuat program prioritas seperti penurunan stunting, peningkatan imunisasi, pengendalian penyakit menular, dan transformasi layanan primer.
“Dinas Kesehatan berkomitmen untuk memastikan setiap program kesehatan berjalan efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat. Ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya melalui Panca Daya ke-3, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” tambahnya.
Dengan langkah kolaboratif dan pengelolaan fiskal yang lebih rasional, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bertekad memperkuat sistem pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (*)
