MAMUJU, INISULBAR.COM,- Bapperida Sulawesi Barat, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, di Ballroom Andi Depu lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (29/8/2025).
Hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana,
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi.
Rakor TPID dan TP2DD 2025 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga serta penguatan digitalisasi keuangan daerah.
Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah, Farid Wajdi
yang membuka kegiatan, mengatakan produktivitas merupakan fondasi kokoh pertumbuhan ekonomi inklusif , produktivitas adalah mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yg inklusif .
“Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, daerah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahtraan rakyat,” ujar Farid
“Penguatan kemandirian pangan adalah investasi yang memiliki dampak ganda, memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara inklusif,” ungkapnya.
Sementara itu, narasumber perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat dalam pemaparannya menyampaikan:
1.Prospek inflasi sulbar di akhir tahun di proyeksi tidak lebih dari 3,5 % prakiraan komoditas penyumbang inflasi dan deflasi sulbar bulanan (%/mtm), inflasi : layang, cakalang, bawang merah , tongkol, telur AR
deflasi : tomat, cabai rawit, cabai merah, daging Ayam ras, beras.
Rekomendasi upaya pengendalian inflasi di sulbar beras dan holtikultura :
Sedangkan jangka pendek :
keterjangkauan harga, kelancaran distribusi pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif
jangka menengah, ketersediaan pasokan ( memaksimalkan pencetakan sawah )
2.indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sulbar menunjukkan capaian yang tinggi berkat dukungan dari kebijakan dan infrastruktur yang kuat , namun pemanfaatan kanal digiltal masih terbatas. Hal ini di pengaruhi oleh minat masyarakat yang masih rendah dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Sementara retribusi daerah di sulbar masih di dominasi oleh transaksi non digital (teller) meskipun telah tersedia Qris, MB & Atm. perlu optimalisasi dalam penggunaan transaksi non tunai dan upaya perluasan elektronifikasi ( integrasi SIPD RI & CMS bank sulselbar, jelajah budaya Qris dll)
Terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menekankan, kehadiran Bapperida Sulbar dalam Rakor ini sebagai wujud komitmen dukungan pada Visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, serta Misi Pertama Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ungkap, Junda Maulana. (*)
