MAMUJU, INISULBAR.COM, – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar secara daring, Selasa (22/7/2025).
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Pasangkayu dengan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tertuang dalam visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga serta Asta Cita Presiden.
“Harapannya RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 juga mendukung visi dan misi lima tahun provinsi Sulawesi Barat dan Asta Cita,” ujar Junda.
Dari pihak Kabupaten Pasangkayu, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Monitoring, dan Evaluasi Bappedalitbang, Rusman, memaparkan bahwa tema RKPD Tahun 2026 adalah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan.
Ia juga menjabarkan enam arah kebijakan utama RKPD Pasangkayu 2026, yakni peningkatan pembangunan manusia, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan infrastruktur daerah, kualitas lingkungan hidup, serta kehidupan sosial masyarakat.
Menanggapi paparan tersebut, Tim Evaluator Bapperida Sulbar menyampaikan sejumlah catatan penting. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Hasanuddin, menyoroti data RKPD yang belum sepenuhnya diperbarui.
“Masih terdapat data lama, seperti data tahun 2019 yang seharusnya sudah diperbaharui. Ini penting untuk memastikan akurasi dan relevansi dokumen RKPD,” ujarnya.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi salah satu Quick Wins Gubernur Sulbar.
“Pasangkayu masih di bawah 100 persen untuk UHC. Harapannya di tahun 2026 sudah ada alokasi anggaran agar target Sulbar 100 persen UHC bisa tercapai,” tambahnya.
Masalah stunting juga menjadi perhatian dalam fasilitasi ini. Perencana Ahli Pertama Bapperida Sulbar, Nurul Ilmi Amaliyah, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Pasangkayu saat ini tercatat tertinggi di Sulbar, yakni 34,1 persen.
“Dari 14 indikator spesifik, ada 11 yang belum tercapai. Misalnya balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan masih rendah, dan kasus gizi buruk pada anak usia 0–59 bulan tercatat sebesar 3,92 persen,” ungkap Nurul.
Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh, mendorong Pemerintah Pasangkayu untuk melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk penguatan sektor UMKM.
“UMKM bisa menjadi motor penggerak baru. Ini juga sejalan dengan program Gubernur Sulbar yang akan mengalokasikan anggaran khusus untuk fasilitasi UMKM tahun depan,” jelasnya.
Kegiatan fasilitasi ini diikuti oleh jajaran Bappedalitbang dan perangkat daerah Kabupaten Pasangkayu, serta sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar yang turut hadir secara virtual. (Adv)
