MAMUJU, INISULBAR.COM, – Dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bapperida menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 11 September 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, serta dihadiri para kepala OPD, perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten se-Sulbar, dan sejumlah lembaga terkait.
“Kita harus fokus pada intervensi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,” tegas Salim dalam sambutannya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, memaparkan bahwa tingkat kemiskinan Sulbar saat ini mencapai 10,41 persen atau sekitar 153,31 ribu jiwa, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Mayoritas di antaranya tinggal di wilayah perdesaan.
“Dari total penduduk miskin, 83,77 persen atau 127,60 ribu jiwa berada di kawasan perdesaan, sementara 16,22 persen atau 24,71 ribu jiwa berada di perkotaan,” jelas Almah.
Ia menekankan perlunya strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tajam, adil, dan menyasar kelompok paling rentan. Strategi tersebut dirancang dengan tiga pilar utama:
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui jaminan kesehatan, bantuan sosial, listrik gratis, perlengkapan sekolah, dan beasiswa.
Peningkatan pendapatan masyarakat lewat pelatihan kerja, penguatan UMKM, padat karya, bantuan usaha produktif, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi rumah, serta peningkatan sarana pendidikan dan irigasi.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Rapat ini wajib dilaksanakan, tim dipimpin langsung Wakil Gubernur. Alhamdulillah hadir para wakil bupati, hanya Majene yang berhalangan karena miskomunikasi,” ujar Junda.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal dan infrastruktur, menurut Junda, capaian penanganan kemiskinan di beberapa kabupaten sudah menunjukkan kemajuan.
“Keterbatasan anggaran jangan dijadikan alasan, tapi tantangan. Penanganan kemiskinan adalah tugas mulia yang wajib dituntaskan sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Ia juga mendorong sinkronisasi program antara provinsi, kabupaten, hingga desa agar hasilnya lebih optimal, sembari mengapresiasi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan.
“Ke depan kita harus berkolaborasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam penanganan kemiskinan,” pungkas Junda. (*)
