Mamasa, Inisulbar.com, – Inspektorat Pemprov Sulbar melakukan kolaborasi dengan BPKP Sulbar menggelarkan rapat koordinasi membahas persiapan rekrutmen CASN 2024, di Mamasa, Jumat (16/2/2024)
Inspektur Inspektorat Pemprov Sulbar M. Natsir menyampaikan, dalam rakoor tersebut menekankan terkait pengawasan untuk pengadaan CASN Tahun 2024.
Kata Natsir, untuk wilayah Sulawesi Barat, pengadaan ASN tahun 2023 dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah, kecuali Kabupaten Mamuju, dalam memenuhi sekitar 4.718 formasi yang tersedia. Pengadaan ASN tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.
Jumlah pelamar peserta ujian ASN tercatat sebanyak 11.917 peserta. Sampai dengan awal februari 2024, peserta yang lulus administrasi dan kompetensi sebanyak 4.208 peserta atau akan mengisi sekitar 85% dari kebutuhan formasi ASN.
Sedangkan rekrutmen ASN tahun 2024, pemerintah telah mengumumkan secara resmi pada tanggal 5 Januari 2024, dengan total formasi 2,3 juta. Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN pada tahun 2024 yang disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi). Usulan ini dibuka sampai dengan 16 Februari 2024.
“Untuk di Sulbar usulan enam pemda mencapai 5.519 orang,” sebut Natsir.
Lanjut Natsir, adapun jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, direncanakan dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun. Untuk tahap pertama pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
Untuk itu, rakor bersama BPKP bertujuan meminimalisasi terjadinya risiko dalam pengadaan ASN, seperti percaloan dan risiko kecurangan lainnya.
Rakor itu juga bertujuan meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan ASN telah sesuai dengan ketentuan/peraturan/perundang-undangan, memperoleh informasi tentang perkembangan dan hambatan atas pelaksanaan pengadaan ASN, dan memberikan saran atas hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengadaan ASN di Sulawesi Barat.
“Kita menginginkan proses pengadaan ASN tahun 2024 lebih berkualitas, akuntabel dan transparan,” tutup Natsir. (*)
