Mamuju, iS ,- Pembongkaran pengerjaan Paving block RSUD regional Sulbar mendapat perhatian dari Aktivis Sulbar yang konsen terhadap persoalan perempuan dan anak Dian kartini saat menghadiri RDP yang di gelar komisi IV DPRD Sulbar dengan instansi terkait, selasa (24/8/2021).
“Saya berpendapat persoalan ini terjadi karena abainya BPKAD Sulbar pada sektor kesehatan. Kejadian pembongkaran Paving Block yang baru-baru ini akan berdampak langsung pada pelayanan rumah sakit,” kata Dian
Dian mengaku kehadirannya untuk mengitu RDP yang digelar DPRD Sulbar bersama dengan OPD terkait berangkat dari keprihatinannya terhadap sektor kebutuhan dasar manusia yakni kesehatan yang tidak terintegrasi dengan baik terutama BPKAD provinsi Sulbar sehingga persoalan ini terjadi.
“Saya berkesimpulan manajemen rumah sakit sudah memberikan yang harusnya di lakukan. terutama pasca gempa. Namun fasilitas paving block yang diadakan berdasarkan himbauan ka BNPB dan dikuatkan oleh disposisi gubernur seolah tidak digubris oleh BPKAD padahal kegiatan ini sangat urgen terutama saat pasca gempa,” katanya
“Tadi pihak BPKAD mengungkapkan mengelontorkan anggaran untuk sektor lain menggunakan dana sumbangan gempa, BTT dan mata anggaran lain Kenapa untuk rumah sakit tidak?
“Padahal satu satunya rumah sakit yang beroperasi pada saat gempa cuma RS regional..apalagi paving block adalah perintah kepala BNPB,” cetusnya.
Dian mendesak agar DPRD tegas meminta pemerintah membuka ke publik alokasi penggunaan dana gempa yang telah di kelola benar – benar transparansi dan akuntabel serta tepat sasaran.
“Kedepan tentu kita semua berharap ini menjadi pembelajaran dapat menjadi provinsi yang tangguh dan profesional menghadapi persoalan serupa di masa yang akan datang,” Tutupnya.
