Zulkifli : Mamuju Terdapat 2 Aspek Masuk Dalam Kategori Rawan Tinggi, Sosial Politik dan Netralitas ASN

oleh
oleh

Mamuju, iS – Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) menggelar Dialog publik pemetaan kerawanan pemilu 2024 di Sulawesi Barat.

Kegiatan itu membincang empat isu strategis yakni, Money politik, Netralitas ASN, Politik sara, dan kampanye di media sosial.

Kegiatan itu mengangkat tema, “Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” yang dilangsungkan di Ballroom Hotel d’Maleo dan Convention Mamuju, Sabtu (9/12/2023)

Ketua Bawaslu Sulbar, Nasrul Muhayyang mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di Sulawesi Barat masi berada pada posisi sedang.

Namun demikian Nasrul menyebut, di Sulbar terdapat dua kabupaten tingkat kerawanan pemilunya sangat tinggi yakni kabupaten Mamuju dan kabupaten pasangkayu.

“Untuk di tiap-tiap kabupaten, Kabupaten Mamasa dan Mamuju tengah, berada di posisi sedang. Kabupaten Polman dan Majene berada pada posisi rendah. Sedangkan kabupaten Pasangkayu dan Mamuju indeks kerawanan pemilunya sangat tinggi,” kata Nasrul Muhayyang.

Sehingga pihaknya fokus untuk melakukan pemetaan dan mencarikan solusi untuk kabupaten Mamuju dan Pasangkayu.

“Mamuju mungkin sebagai ibukota provinsi. Kemudian Pasangkayu karena merupakan perbatasan Sulteng Sulbar,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Nasrul, Polman dan Majene mungkin karena kabupaten yang sudah lama berdiri dan pada saat mengikuti Pemilu sebelumnya minim ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

Sementara, pimpinan Bawaslu Mamuju, Zulkifli menguraikan, pemetaan IKP yang dirilis Bawaslu RI itu hanya menjadikan level provinsi sebagai tolak ukurnya.

Secara umum, IKP untuk tingkat provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori rawan sedang, dengan beberapa indikator.

Masih oleh Zulkifli, jika ditarik ke tingkat kabupaten khususnya Mamuju, terdapat dua aspek yang masuk dalam kategori rawan tinggi. Sosial politik dan netralitas ASN.

“Ini berkaca pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya. Adanya peristiwa keributan di masyarakat pada hari H pemungutan suara,” begitu kata Zulkifli.

Sekadar informasi, dialog publik yang diinisasi oleh Bawaslu Sulawesi Barat hari itu dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat. Selain dihadiri perwakilan peserta Pemilu, kegiatan itu pun dihadiri oleh pemantau Pemilu, instansi terkait, tokoh masyarakat, OKP, serta para ketua OSIS SMA sederajat dan perwakilan BEM kampus di Sulawesi Barat. (Adv)