MAMUJU, INISULBAR.COM, – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara virtual bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah terkait, Kamis (9 April 2026).
Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Plt. Kasubag Perbendaharaan, Sri Rezki Gani, yang mengikuti rakor dari ruang rapat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat.
Rakor ini membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas strategis seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang menjadi faktor dominan penyumbang inflasi. Selain itu, agenda juga dirangkaikan dengan pembahasan lanjutan terkait penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk pengawasan obat dan makanan.
Dalam keterangannya, Sri Rezki Gani menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di daerah.
“Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi secara terarah, termasuk memastikan distribusi komoditas berjalan lancar serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan,” ujarnya.
Sementara itu, dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan daerah.
“BPKAD akan terus mendukung kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi, termasuk dalam pengendalian inflasi dan optimalisasi penyaluran DAK nonfisik agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan keikutsertaan dalam rakor ini, BPKAD Sulbar diharapkan dapat terus berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel. (*)
