Sekda Junda Maulana Teken PKS dan NDA Bersama Kemendukbangga/BKKBN

oleh
oleh

JAKARTA, INISULBAR.COM, – Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang VIP, Gedung Halim 1, Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang telah ditandatangani pada 5 November 2026.

Nota Kesepakatan tersebut tentang Sinergi dan Akselerasi Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU) Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun dokumen yang ditandatangani meliputi PKS antara Sekretaris Kementerian / Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN dengan Sekda Provinsi Sulawesi Barat, serta NDA atau perjanjian kerahasiaan data antara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat.

Kerja sama tersebut mengatur aspek teknis, operasional, dan implementasi, khususnya pemanfaatan akses dan data Sistem Informasi Keluarga.

Selain itu, kolaborasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, perkawinan anak, serta pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat.

Melalui kerja sama ini, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat, terutama dalam pemanfaatan data yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Panca Daya, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, menyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut, pihaknya menjalankan peran fasilitasi dan koordinasi guna mendukung kelancaran agenda pemerintahan daerah di tingkat pusat.

Peran tersebut sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan kementerian dan lembaga di Jakarta. (Adv)