Jakarta, Inisulbar.com — Agenda penguatan kapaitas yang digelar DPP Partai Demokrat di Ibis Gajah Mada, Jakarta pada 22 Juni 2021 kemarin, diikuti seluruh anggota DPRD fraksi Demokrat Sulawesi Barat.
Diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka salah satu yang menjadi pemateri dalam kegiatan yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat itu. Pria yang akrab disapa SDK itu mengurai satu persatu tentang apa dan bagaimana kecenderungan kebijakan perekonomian nasional saat ini.
Termasuk arah kebijakan ekonomi di tengah fokus pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Pemerintah di tengah pademi seperti sekarang ini wajib merespon pagebluk itu dengan extraordinary policy alias kebijakan khusus dan komitmen pemerintah mengatasi Covid ini dengan ragam program pemulihan ekonomi.
Itu fokus di tahun 2020, kalau tahun 2021 hingga 2022 ini fokusnya di upaya penguatan daya ungkit recovery dan reformasi penguatan fondasi, lalu di 2023 fokus ke konsolidasi fiskal bertahap yang disertai reformasi,” terang SDK yang Bupati Mamuju dua periode itu.
SDK juga meminta agar para anggota DPRD se-Sulawesi Barat, khususnya dari fraksi Demokrat untuk dapat jadi yang terdepan dalam keikutsertaannya pada program vaksinasi. Penting, kata peraih gelar doktor Universitas Airlangga itu, sebab vaksinasi adalah upaya pemerintah dalam menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity).
“Paling tidak, kalau ada yang sudah divaksin bisa didokumentasikan, lalu diupload ke medsosnya masing-masing,”harap SDK.
Hal yang juga disoroti SDK adalah tentang ketaatan perusahaan kelapa sawit terhadap penetapan harga oleh pemerintah daerah. Merespon masukan anggota DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar yang berharap intervensi pemerintah pusat agar para pengusaha kelapa sawit itu dapat mematuhi keputusan pemerintah tentang harga.
Sukri menungkapkan, pemerintah daerah dalam memutuskan harga kelapa sawit senantiasa mempertimbangkan nasib para petani. Sementara ada saja perusahaan kelapa sawit yang tak mematuhi keputusan tersebut dan berimbas pada petani yang jelas bakal merugi.
Di mata SDK, tak boleh ada alasan apapun bagi perusahaan kelapa sawit untuk tidak mematuhi penetapan harga dari pemerintah daerah. Pun jika hal itu terjadi, berarti ada masalah dengan wibawa pemerintah daerah tersebut.
“Kalau memang ada perusahaan yang tidak mematuhi keputusan soal harga sawit, artinya pemerintah daerah itu yang tidak berwibawa. Kalau saya, baiknya turun ke lapangan. Pastikan seperti apa kondisinya. Dan jika ada Bupati atau Gubernur yang bersurat ke saya tentang perusahaan yang tidak taat, saya panggil perusahaannya,” tegas SDK. (Naf/*)
