MAMUJU, INISULBAR.COM, – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Tahun 2025 dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/2/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Sulbar tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdur Rahim, dan dihadiri Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dr. Hj. Nursyamsi Rahim, Sekretaris Dinas, serta seluruh kepala bidang lingkup DKPPKB.
Dalam pemaparannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Menurutnya, penguatan layanan kesehatan dasar, perlindungan kesehatan masyarakat, serta intervensi yang berdampak langsung terhadap penurunan masalah kesehatan strategis menjadi fokus utama pembangunan kesehatan daerah.
“Secara umum, capaian indikator kesehatan Sulawesi Barat tahun 2025 menunjukkan tren positif. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus menunjukkan kemajuan,” katanya.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan. Prevalensi stunting tercatat sebesar 26,8 persen, masih di atas target 22 persen. Hal ini menandakan perlunya penguatan intervensi gizi, kesehatan ibu, serta penanganan keluarga berisiko secara lebih intensif.
Pada sektor kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 36 kasus, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan antarwilayah, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Sementara itu, angka kematian bayi meningkat menjadi 326 kasus, yang didominasi oleh gangguan pernapasan, berat badan lahir rendah, dan komplikasi neonatal. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kehamilan, persalinan, serta perawatan bayi baru lahir.
Beberapa indikator layanan dasar masih perlu diperkuat, di antaranya: Kunjungan antenatal K6 baru mencapai 42,51 persen dari target 80 persen, Imunisasi bayi lengkap sebesar 50,80 persen, Program Cek Kesehatan Gratis baru mencapai 15,97 persen, dan penemuan kasus TBC mencapai 79 persen, masih di bawah target nasional 90 persen
Meski begitu, beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Barat telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam peningkatan layanan kesehatan.
Menutup paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan komitmen DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat pembangunan kesehatan melalui: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga berisiko, peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar, penguatan sistem rujukan dan audit kematian maternal dan neonatal.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta mendorong pembangunan kesehatan Sulawesi Barat yang lebih berdampak, merata, dan berkelanjutan di tahun 2026. (*)
