Mamuju, Inisulbar.com — Mengusung tema “Percepatan Transformasi Layanan Publik” kementerian Agama RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara daring yang dilaksanakan mulai 5-7 April 2021. Kakanwil Kemenag Sulbar, Dr H. Muflih B. Fattah pun hadir dalam gelaran tersebut bersama seluruh Kepala Kantor Kemenang setiap kabupaten di Sulbar.
Muflih mengatakan kegiatan ini digelar sesuai dengan Rencana Anggaran dan Kerja Tahun 2021. Realisasi anggaran mesti dilakukan dengan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang kinerja lembaga.
Karenanya, Dr. Muflih mengingatkan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit dengan tela’han yang detil guna mempercepat realisasi anggaran.
Rakernas diikuti 705 jajaran Kemenag, Pejabat Eselon I Pusat hingga Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten. Membuka Rakernas, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh jajarannya untuk memperbaiki niat dan mind set.
“Pertama kali saya berada di kementerian ini, saya telah menyatakan bahwa agama harus menjadi inspirasi. Dan Kementerian Agama harus menjadi kementerian yang melayani seluruh agama, bukan hanya Islam saja. Mind set ini harus dimiliki seluruh jajaran Kemenag,” tegas Menag Yaqut,
untuk mewujudkan mandatori yang dititipkan kepada Kemenag. “Saat saya ditunjuk sebagai Menteri Agama, menjadi pembantu Presiden Joko Widodo, beliau menitipkan beberapa mandatori, antara lain: pertama, moderasi beragama dan kedua, perbaikan tata kelola organisasi,” ungkap Gus Menteri.
Penguatan moderasi beragama, menurut Menag, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah Kementerian Agama, tapi seluruh bangsa Indonesia. Menurut Menag, saat ini ada sebagian warga bangsa yang terjebak dalam dua titik ekstrem, kiri dan kanan, liberal dan konservatif. “Dua titik ini ingin kita satukan dalam ruang yang bernama moderasi beragama,” kata Gus Menteri.
“Ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjadikan pemahaman dan perilaku keberagamaan kita berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrem kiri dan tidak kanan, tidak liberal dan tidak konservatif,” imbuhnya.
Hal kedua yang menjadi mandatori, lanjut Menag, adalah perbaikan tata kelola organisasi. Menag ingin pelayanan publik di Kementerian Agama dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi. Menag mengaku masih mendapat masukan dari masyarakat terkait layanan Kemenag yang panjang dan berbelit. Gus Menteri meminta jalur layanan itu bisa dipotong agar lebih ringkas dan cepat.
“Kita sekarang tidak bisa lagi memberikan pelayanan dengan cara lama, hadir fisik, tapi melakukan perubahan secara digital,” tegasnya.
Kegiatan rapat yang digelar secara daring ini diikuti oleh JPT Madya, JPT Pratama, Ketua Baznaz, Ketua BWI, para rektor/ketua PTKN, Kakanwil, Kakankemenag, Kepala Balai Diklat, dan kepala UPT Asrama Haji se-Indonesia.
Ka. Kakanwil bersama Kabag TU dan Para Ka. Kan. Kemenag Kabupaten se Sulawesi Barat mengikuti gelaran tersebut di ruang kerja Bidang Bimas Islam. Berhubung ruang utama Kakanwil sementara di rehab dampak dari gempa 3 bulan yang lalu. (Adv)
