PUPR Sulbar Dukung Pelatihan Kajian Kebutuhan Bencana Tahun 2025

oleh
oleh

MAMUJU, INISULBAR.COM,–Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi kegiatan Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Tahun 2025 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Sulbar pada 15–19 September 2025 di Ruang Marasa Corner.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan mengemukakan, pelatihan sangat penting bagi peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam menghadapi risiko bencana yang kerap melanda wilayah Sulbar. Olehnya PUPR Sulbar telah mengutus 8 orang pegawai mengikuti pelatihan tersebut.

Langkah ini juga sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yakni membangun infrastruktur yang berkualitas serta memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi bencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Menurutnya pelatihan ini selaras dengan rencana pembentukan tim Satgas Tanggap Bencana PUPR Sulbar. Satgas tersebut melibatkan 9 bidang dan UPTD di lingkungan dinas.

“Kami berharap ada output yang bagus dari para peserta. Dengan adanya pelatihan ini, jajaran PUPR akan lebih siap dan tanggap bencana, mengingat wilayah kita ini rawan bencana dalam berbagai bentuk,” ujar Surya Yuliawan.

Salah satu peserta pelatihan, Firman Juang Mallarangeng, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan semakin memperkuat kesiapan jajaran Dinas PUPR dalam kondisi tanggap bencana.

“Pelatihan ini sudah sering kami ikuti dan laksanakan. Sinkronisasi juga sering dilakukan bersama pihak Balai Kementerian PUPR. Mengingat ini adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi yang harus terus dijalin, karena bencana tidak pernah memiliki jadwal ketika akan terjadi,” jelas Firman Juang.

Melalui keterlibatan aktif ini, Dinas PUPR menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana, sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang infrastruktur dan kebencanaan. (*)