MAMUJU, INISULBAR.COM, – Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Darwis Damir, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis,
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, dan dihadiri Direktur Pencegahan Wilayah Sulawesi beserta Tim Korsupgah KPK, serta para kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan itu, Darwis menjelaskan bahwa MCSP merupakan instrumen monitoring capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan KPK terhadap seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Program MCSP mencakup delapan area intervensi strategis, yaitu: Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan publik, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi pajak daerah, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Perizinan (jika dicantumkan dalam indikator nasional)
“Delapan area intervensi ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi nasional yang diturunkan ke daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” jelas Darwis.
Rapat koordinasi ini berfokus pada upaya meningkatkan capaian MCSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini berada di angka 68, 6 persen.
Darwis mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring bersama Korsupgah KPK ini menjadi momentum penting untuk mempercepat capaian sesuai target 78 persen sebagaimana ditetapkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga melalui Panca Daya.
“Hari ini kita lakukan Rapat Monitoring bersama Korsupgah KPK untuk mengoptimalkan capaian MCP. Ini merupakan target penting yang harus kita capai bersama melalui kerja kolaboratif lintas OPD,” kata Darwis.
Dalam rakor, Direktur Pencegahan KPK Wilayah Sulawesi, Andi, memaparkan progres capaian MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Junda Maulana menyampaikan laporan awal capaian MCSP, termasuk penjabaran indikator per OPD serta sejumlah masalah yang perlu segera diselesaikan.
Menurut Junda, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengatasi hambatan teknis maupun administratif, sekaligus mengidentifikasi peluang percepatan aksi MCSP pada 2025.
Dalam arahannya, Junda menekankan pentingnya percepatan pemenuhan data dukung dari OPD terkait.
“Saya harap seluruh OPD di delapan area intervensi segera melengkapi data dukung dan menyampaikannya kepada Inspektorat. Dengan begitu, target MCSP kita tahun ini dapat tercapai dan meningkat,” tegas Junda.
Melalui kehadiran Bapperida dalam rakor ini, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan reformasi birokrasi, serta transparansi program pembangunan di Sulawesi Barat. (*)
