MAMUJU, INISULBAR.COM,- Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri rapat konsultasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Komisi IV dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar, Rabu (14/8/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ahmad Junaedi, S.IP., M.IP, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, ini bertujuan mendengarkan langsung masukan dari OPD terkait perencanaan anggaran tahun 2026 sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya.
“Rapat ini merupakan proses sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan anggaran konsisten dengan dokumen perencanaan yang sudah disusun Pemprov Sulbar,” ujar Ahmad Junaedi.
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain Pertimbangan terkait DAU Earmark yang belum dipaparkan oleh TAPD, Evaluasi alokasi anggaran yang belum optimal dan Usulan agar anggaran benar-benar disesuaikan dengan prioritas RPJMD periode ini, yang memiliki fokus berbeda dari periode sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD juga menyoroti apakah anggaran yang diusulkan Dinas Kesehatan sudah memadai untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Sulbar, serta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Dari hasil pembahasan terungkap bahwa Labkesda belum memenuhi target PAD untuk tahun 2026. Pihak Labkesda mengusulkan anggaran agar target tersebut tercapai. DPRD menegaskan anggaran harus berbasis data dan disesuaikan dengan kemampuan mitra kerja.
Selain itu, DPRD menilai perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antara TAPD dan OPD terkait penentuan target pendapatan. Pagu yang telah diberikan diminta untuk dimaksimalkan demi mendukung program prioritas Gubernur, dengan OPD diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.
Rapat ini diakhiri dengan beberapa kesimpulan, di antaranya Pengajuan susulan proposal anggaran, Penyusunan usulan berdasarkan pagu sementara dan Penyesuaian usulan berdasarkan pagu yang telah diberikan.
Dengan sinkronisasi ini, diharapkan perencanaan anggaran 2026 dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat. (*)
