MAMUJU, INISULBAR.COM, – Pelatihan Teknis Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pusdiklat BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Kalukku, memasuki hari ketiga pelaksanaan, Rabu (14/10/2026). Pada sesi ini, peserta menerima materi Teknis Pemodelan dan Pemetaan Risiko Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang disampaikan oleh Ipda I Wayan Sudarsa.
Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknik mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis potensi risiko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai dasar dalam menentukan langkah pencegahan, penanganan, serta pengambilan keputusan yang tepat di lapangan. Selain itu, peserta juga dibekali metode untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan di wilayah kerja sehingga setiap langkah penanganan dapat dilakukan secara terencana, efektif, dan sesuai kondisi yang dihadapi.
Melalui materi ini, peserta diajak memahami bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan melakukan analisis risiko menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki personel Satpol PP agar mampu menyusun strategi penanganan yang tepat sekaligus mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan kemampuan memetakan risiko merupakan kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh personel Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas secara terencana, efektif, dan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Setiap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, personel Satpol PP perlu memiliki kemampuan dalam memetakan risiko agar setiap langkah yang diambil lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Herdin.
Ia menambahkan, peningkatan kompetensi teknis harus diimbangi dengan kemampuan berpikir analitis dalam membaca potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Dengan bekal tersebut, personel Satpol PP diharapkan tidak hanya mampu melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui identifikasi dini terhadap berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Menurut Herdin, pengembangan kompetensi melalui pelatihan ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan materi pada hari ketiga ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas teknis peserta dalam mengelola berbagai potensi risiko Trantibum. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemodelan dan pemetaan risiko, personel Satpol PP diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih sistematis, adaptif, serta mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. (*)
