Mamuju, Inisulbar.com — Memasuki moment hari jadi sulbar yang ke 16th yang bertepatan pada hari Selasa 22 september 2020 seharusnya pemerintah provinsi menjadikan moment ini untuk mengevaluasi kembali kinerja-kinerja dalam dalam birokrasi apalagi dalam situasi pandemi covid 19 yang pada per tanggal 20 september 2020 sudah mencapai 504 kasus.
Ketua GMNI cabang Mamuju, Muhammad Fathir dalam keterangan nya melalui media ini mengungkapkan kegelisahannya akan sikap Pemprov Sulbar yang terkesan tak acuh dalam mendorong evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19
“Dengan momentum hari jadi sulbar ini menjadi sebuah kegagalan secara kolektif tatanan pemerintahan sulbar yang dimana gagal dalam menekan penyebaran covid 19 di sulbar,” ungkap Muhammad Fathir.
“Hal itu sendiri terlihat, dimana akhir-akhir ini kasus positif covid-19 ini menyebar dalam tatanan pemerintahan DPRD provinsi, dimana salah satu wakil ketua DPRD Sulbar dinyatakan positif covid dan 24 staf dinyatakan reaktif saat menjalani Rapid Test,” tambahnya
Menurutnya, dengan situasi pandemi seperti ini begitu banyak yang perlu di perhatikan oleh pemerintah Sulbar tentu bukan hanya persoalan pandemi covid tetapi masih banyak soal-soal yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi.
“Masih banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti sektor Pendidikan yang dimana ada dugaan penyalahgunaan wewenang DAK Fisik Pendidikan Sulbar Tahun Anggaran 2020 yang menelan kerugian negara sebesara Rp. 203.056.508.000,- untuk SMA, SMK, dan SLB di Sulbar, diduga telah melanggar UU Tindak Pidana Korupsi. Dugaan itu juga dikaitkan dengan mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) sebanyak 64 orang pada Mei 2020,” sebut Ketua Cabang GMNI itu.
“Begitu juga pemerataan Infrastruktur disulbar yang belum merata, maupun soal ekonomi daerah, dan banyak lagi soal-soal yang lain yang menjadi tugas pemerintah sulbar itu sendiri,” lanjutnya
Selain hari jadi sulbar dibulan September ini momentum tgl 24 september juga merupakan Hari Tani Nasional. Ia menilai keberpihakan pemerintah daerah selaku regulator masih belum banyak berpihak kepada petani.
“Masih banyak problem-problem pada sektor pertanian itu sendiri baik dalam soal konflik agraria maupun regulasi-regulasi yang berbicara kedaulatan pangan. Kita lihat baru-baru ini terjadi tragedi berdarah di kabupaten polewali mandar kecamatan Bulo pada tgl 8 september 2020 kembali menelan korban akibat sengketa lahan. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah itu sendiri,” pungkasnya
Situasi pandemi seperti sekarang ini, menurut Ketua GMNI Cabang Mamuju Periode 2019-2022 itu, perlu menjadi bahan evaluasi program ketahanan pangan untuk menjaga stabilisasi dalam daerah disituasi pandemi yang cenderung dapat mengakibatkan krisis ekonomi dalam negeri.
“Untuk itu moment hari jadi sulbar yang ke 16 tahun ini seharusnya mampu untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus semakin masif serta bergotong royong dalam menekan penyebaran covid 19 di sulawesi barat itu sendiri,” pungkasnya (Anto/Iqbal)