MAMUJU, INISULBAR.COM, — Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi (MZS), menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju hingga tingkat pusat, demi memperkuat fungsi ibu kota provinsi dan mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.
Hal itu disampaikan Zulfikar dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Pembentukan DOB Kota Mamuju yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis, 4 Desember 2025. FGD ini digelar oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, dalam rangka memperbarui kajian akademik pemekaran wilayah menggantikan kajian tahun 2014 yang dinilai tidak lagi relevan.
Kajian akademik terbaru disusun bersama Universitas Brawijaya Malang. Hadir dalam FGD tersebut Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Raja Mamuju Bau Akram Dai, perwakilan akademisi, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam keterangannya, Zulfikar menegaskan bahwa pembentukan Kota Mamuju bukan hanya aspirasi lokal, melainkan proyek strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
“Kota Mamuju adalah pusat pemerintahan provinsi. Maka statusnya harus sejalan dengan fungsi strategisnya. Transformasi menjadi DOB kota akan memperbaiki tata kelola, memperkuat layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujar Zulfikar.
Anggota DPR RI dapil Sulawesi Barat ini juga mengatakan bahwa dukungan dari masyarakat, pemerintah kabupaten dan provinsi menunjukkan keseriusan dan urgensi DOB Kota Mamuju.
“Kami di DPR RI siap untuk membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, baik di Komisi teknis maupun lintas komisi, agar DOB Kota Mamuju masuk dalam prioritas nasional,” tambahnya.
Zulfikar juga menyampaikan bahwa moratorium pemekaran daerah bukan berarti tertutup sepenuhnya.
“Preseden sudah ada. Beberapa DOB tetap berjalan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuktikan urgensi dan manfaatnya. Itu yang akan kita kawal,” tegas Zulfikar.
Ia berjanji akan mendorong koordinasi lintas kementerian dan fraksi di DPR untuk mempercepat proses administrasi DOB.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada kesempatan tersebut juga menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Ia menilai kajian akademik yang kuat menjadi syarat meminimalkan ketergantungan kepada dana pusat.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi juga menyebut FGD ini sebagai langkah sejarah. Kajian akademik dari Universitas Brawijaya disebutnya sebagai fondasi ilmiah untuk memastikan kesiapan dan urgensi DOB Kota Mamuju.
“Pembentukan DOB adalah ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” kata Sutinah.
Ia berharap roadmap penyelesaian kajian hingga proses administrasi nasional dapat berjalan sesuai jadwal. (*/rfa)
