MAMUJU, INISULBAR.COM, —Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat bergerak cepat membenahi strategi pengelolaan kanal pengaduan resmi SPAN LAPOR.
Langkah ini ditandai dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Pengaduan Aplikasi LAPOR di Marasa Corner, kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin 6 Juli 2026. Agenda ini menjadi momentum krusial untuk mengejar target pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa transformasi ini merupakan bagian dari komitmen penuh untuk membenahi sistem komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“Pertemuan ini membedah berbagai tantangan nyata, baik di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat, demi memaksimalkan fungsi kanal pengaduan resmi nasional tersebut,” ungkap Ridwan.
Berdasarkan data rekapitulasi performa hingga medio 2026, keterhubungan aplikasi digital ini tercatat baru menerima total 12 laporan masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 aduan dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 2 laporan sisanya saat ini masih berada dalam proses penanganan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ridwan tidak menampik adanya sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di internal birokrasi. Sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Pemprov saat ini fokus meningkatkan kapasitas SDM pengelola serta mempererat koordinasi lintas sektor melalui bimtek tersebut. Hal ini sejalan dengan misi besar gubernur untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Namun, tantangan terbesar justru datang dari dinamika perilaku masyarakat itu sendiri. Literasi publik mengenai keberadaan SP4N-LAPOR! dinilai masih perlu digenjot secara masif agar warga tahu ke mana harus melayangkan aduan yang berpayung hukum.
“Melalui penguatan kapasitas SDM diharapkan SPAN LAPOR ditargetkan mampu menjelma sebagai alat evaluasi kebijakan berbasis data riil, sekaligus menjadi wadah tepercaya yang mampu memulihkan dan memperkuat kembali rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya. (*)
