oleh

Ketua KPK : Demi Kepentingan Rakyat, Eksekutif Dan Legislatif Harus Bersinergi Soal Anggaran

Mamuju, iS- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengimbau para kepala daerah untuk selalu bersinergi dengan pihak legislatif atau DPRD sebagai penentu dan pengesahan anggaran di daerah.

Hal itu diungkapkan Firli dalam dialog pencegahan korupsi dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat di kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, gubernur, walikota, dan bupati hanya sebatas menyusun dan mengajukan anggaran belanja daerah, namun pengesahan dan persetujuan kembali lagi ke DPRD.

Saat ini, kata Firli, masih ada satu provinsi yang belum selesai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dikarenakan belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Jadi saya berharap di Sulawesi Barat semuanya sudah aman. Karena terkadang ada kesempatan dan kepentingan antara eksekutif dan legislatif yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi,” ujarnya.

Dia mencontohkan, jika bupati sudah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), namun dari kalangan legislatif belum mengesahkan bahkan tarik ulur, maka kepala daerah akan menetapkan target yang dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari anggaran.

Aturannya, kepala daerah tidak punya kewenangan mengiyakan tanpa persetujuan sejumlah dari legislatif dalam rapat. Sehingga diperlukan sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

( Wal/edo )