MAMUJU, INISULBAR.COM, — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Rabu 14 Januari 2026.
Kesbangpol Sulbar diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Nur Milu, yang hadir atas arahan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka menjamin kualitas pengukuran indeks demokrasi di seluruh provinsi.
Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka menjamin kualitas pengukuran indeks demokrasi di seluruh provinsi. Kehadiran Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat dalam rakornas tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat kualitas demokrasi di Sulawesi Barat. Ujar Darwis Damir
Dalam sambutannya, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Akbar Ali, menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk memotret kualitas praktik demokrasi di daerah. Menurutnya, pengukuran IDI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan politik dan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.
“IDI harus menjadi rujukan bersama dalam memperbaiki kualitas demokrasi, mulai dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, hingga kinerja lembaga-lembaga demokrasi di daerah,” ujar Akbar Ali dalam arahannya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi dan objektivitas data yang dihimpun oleh pemerintah daerah, karena hasil pengukuran IDI akan menjadi dasar evaluasi nasional terhadap perkembangan demokrasi di tingkat provinsi.
Sementara itu, Nur Milu menyampaikan bahwa Kesbangpol Sulbar berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan pengukuran IDI Tahun 2025 melalui penguatan koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun elemen masyarakat sipil.
“Pengukuran IDI ini sangat penting sebagai bahan refleksi dan perbaikan kualitas demokrasi di Sulawesi Barat. Karena itu, kami akan memastikan proses pengumpulan data dan verifikasi berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kemendagri,” kata Nur Milu.
Melalui Rakornas ini, diharapkan seluruh pemerintah provinsi memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan tahapan pengukuran IDI, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. (*)
