MAMUJU, INISULBAR.COM,- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menyebutkan, stunting dan kemiskinan masalah fundamental di Sulbar.
Hal tersebut di sampaikan, Junda Maulana pada kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025 dan 2026 di Ruang teater Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/7/2025).
“Ini bukan lagi masalah pembangunan, tapi sudah jadi masalah kemanusiaan,” sebut Junda
Selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pastipadu Provinsi Sulawesi Barat 2025 Kepala Bapperida Sulbar melaporkan progres perkembangan penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.
Junda menyampaikan Program/kegiatan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Angka kemiskinan agregat provinsi ini berada di 10,41 persen, masih jauh di atas rata-rata nasional meskipun telah turun 0,3 persen.
Lebih mengkhawatirkan, angka kemiskinan ekstrem Sulbar mencapai 1,46 persen, jauh di atas angka nasional hanya 0,85 persen.
“Ini tantangan kita bagaimana Sulbar bisa kita tekan laju kemiskinan satu persen per tahun, dan kita target lima sampai enam persen sampai tahun 2030,” tegas Junda
Oleh karena itu kata, Junda Seluruh aktivitas yang belum terlaksana di tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada tahun 2026, termasuk dalam penandaan Berita Acara Pastipadu telah diarahkan sesuai titik lokasi yang disepakati oleh seluruh Kabupaten.
“Dimana Tahun 2025 disepakati sebanyak 12 Lokus dan Tahun 2026, 60 Lokus” kata Junda Maulana. Tentunya ini penting sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana misi kedua Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.” tambahnya.
Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.
“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.
Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (Adv)
